MotoGP 2024 di Mandalika Terkendala Hosting Fee, Pengamat Desak Pemerintah Daerah Tidak Lepas Tangan

Khusus Lombok Tengah, NTB yang menjadi lokasi ajang MotoGP yakni Mandalika, pada 2023 mendapatkan kenaikan aktivitas ekonomi terkait pariwisata sebesar 13,45 persen dan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 7.97 persen.

Presiden Joko Widodo dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022 lalu di Jakarta menyebut, pengembangan Mandalika membuatnya menjadi salah satu titik ekonomi baru untuk pariwisata di luar Pulau Jawa.

Selain itu, penyelenggaran MotoGP juga mampu membangun branding dan citra baik Indonesia, khususnya NTB sebagai destinasi superprioritas.

Dampak penyelenggaran MotoGP di Mandalika dan pengembangan kawasan ekonomi khusus tersebut, harus terus berlanjut. Sehingga semua pihak, khususnya pemerintah daerah harus memberikan dukungan.

Saat ini, PT Injourney Tourism Developtmen Corporation atau ITDC, telah memiliki lisensi untuk menyelenggarakan MotoGP hingga 2040. Terkait hal itu, ITDC memerlukan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembayaran hosting fee untuk penyelenggaran MotoGP.

Hosting fee atau komitmen fee adalah biaya yang harus dibayar promotor untuk menggelar MotoGP kepada pihak Dorna Sports selaku pemegang hak komersial ekskusif MotoGP. Biaya hosting fee MotoGP 2024 sebesar 12.849.638 Euro atau Rp 231,29 miliar sudah termasuk PPh dan PPN. Di luar hal tersebut, masih ada organizer fee sekitar Rp100 miliar yang selalu menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh ITDC.

Besarnya nilai hosting fee tersebut tentu menjadi beban yang semakin berat bagi ITDC. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, terutama Pemerintah Daerah NTB maupun Kabupaten Lombok Tengah, sangat diperlukan dalam penyelenggaraan MotoGP.

Terkait itu, Kementerian Dalam Negeri sendiri telah bersurat terkait dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas tanggal 10 Juni 2024.

Dalam surat tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan dukungan atas penyelenggaraan event ini dengan menyisihkan sebagian dari APBD.

Baca Juga: Gelaran MotoGP Buat Okupansi Hotel Milik PPRO Meningkat

Sayangnya, meski sudah ada surat dari Kementerian Dalam Negeri, namun hingga saat ini belum terlihat adanya upaya dari Pemerintah Daerah untuk menjalankan instruksi tersebut.

Oleh karena itu, menurut Lalu Wiresapta, Pemerintah Daerah NTB sebagai tuan rumah seyogyanya harus tampil dan memberi kontribusi tidak hanya sekedar hosting fee. Apalagi jika mengingat dampak sosiopsikologis selain multiplier effect ekonomi seperti selama ini.

Menurut Firmansyah, secara ekonomi, MotoGP tentu bermanfaat bagi daerah. Multiplier effect itu ada dan relatif besar.

“Tapi masalahnya tidak banyak yang menjelma jadi pendapatan asli daerah atau PAD atau langsung masuk kas. Ini sebagian dirasakan Pemda. Bagi pemda mungkin penghasilan PAD yang dapat dibelanjakan tahun depan lebih utama dari angka-angka makro. Karena APBD daerah-daerah ini relatif kecil,” kata Firmansyah.

Oleh karena itu, selain memastikan MotoGP Mandalika di tahun ini bisa berjalan, pembenahan kelembagaan untuk MotoGP Mandalika tahun 2025 juga harus jadi perhatian.

“Tahun 2025 harus telah punya kelembagaan yang secara fokus selenggarakan MotoGP dengan berbagai syaratnya, kembangkan ekonomi kawasan dan daerah-daerah di NTB. Misal dengan pengembangan produk dan event-event penyerta. Sehingga MotoGP dapat secara nyata dirasa, oleh daerah pun oleh masyarakat,” kata Firmansyah.

Menurutnya, ciri kelembagaan ekonomi yang belum proper itu ketika tidak jelas siapa lakukan apa. Lebih parah lagi, bila aturan main itu sebenarnya ada, tapi tidak dijalankan.

“Pola di atas pasti lahirkan ketidakpastian. Ketidakpastian, berpotensi kegiatan mandeg. Bila belum pasti, belum diikat oleh aturan main yang jelas, akan jadi masalah di waktu-waktu akhir, ketika masing-masing pihak tidak sepakat,” kata Firmansyah.