Suara.com - Yusril Ihza Mahendra resmi ditunjuk sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Yusril Ihza Mahendra adalah salah satu tokoh politik, pakar hukum tata negara, dan akademisi terkemuka di Indonesia. Ia lahir di Manggar, Belitung Timur, pada 5 Februari 1956, dari pasangan Idris bin Haji Zainal Abidin, seorang ulama dan aktivis Partai Masyumi, serta Nursiha binti Jama Sandon, keturunan bangsawan Minangkabau.
Latar belakang keluarganya yang religius dan intelektual memberikan pengaruh kuat terhadap perjalanan hidup Yusril.
Pendidikan dan Karier Akademis
Yusril menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada bidang Hukum Tata Negara. Ia juga melanjutkan studinya hingga jenjang magister di University of the Punjab, Pakistan, dan memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Politik dari Universiti Sains Malaysia pada 1993.
Gelar Profesor Hukum Tata Negara diperolehnya pada 1998 di Universitas Indonesia, di mana ia juga aktif mengajar. Yusril juga pernah menulis lebih dari 200 pidato untuk Presiden Soeharto selama masa jabatannya.
Politik dan Pemerintahan
Yusril Ihza Mahendra dikenal sebagai pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) pada 1998, yang dianggap sebagai penerus ideologi Partai Masyumi. Dalam karier politiknya, Yusril pernah menjabat beberapa posisi strategis di pemerintahan, seperti Menteri Kehakiman dan HAM (1999-2001), Menteri Hukum dan Perundang-undangan (2001-2004), serta Menteri Sekretaris Negara pada era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).
Yusril juga sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016, meskipun akhirnya mengundurkan diri
Baca Juga: Profil Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan yang Rajin Ceramah di Masjid
Kekayaan dan Kontroversi
Selain menjadi politisi, Yusril juga dikenal sebagai advokat yang sukses. Bersama adiknya, Yusron Ihza Mahendra, ia mendirikan Ihza & Ihza Law Firm, sebuah firma hukum terkemuka di Indonesia. Di samping itu, Yusril kerap terlibat dalam kontroversi politik.
Salah satu yang menonjol adalah saat ia membela Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam sengketa Pilpres 2019, meski sebelumnya ia dikenal sering mengkritik pemerintahan Jokowi
Keputusan Yusril untuk bergabung dengan tim hukum Jokowi sempat menimbulkan polemik di kalangan pendukungnya.
Saat ini, Yusril masih aktif sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, serta terus berperan dalam berbagai dinamika politik di Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
OJK Perkuat Pengawasan Perbankan Hadapi Kompleksitas dan Digitalisasi
-
Genjot Daya Saing Daerah, Arsitek Lanskap Dorong Infrastruktur Hijau
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Naik, Galeri 24 dan UBS Kompak Meroket
-
Harga Emas Melemah Setelah Sempat Kembali ke Level 5.000 Dolar AS
-
Cara Update Data Desil DTKS 2026 Agar Dapat Bansos
-
Apa Itu 'Saham Gorengan'? Ramai Dibahas Imbas Kasus PIPA dan MINA
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
IES 2026 Menjadi Ruang Dialog Ekonomi, Energi, dan Daya Saing Indonesia
-
Kemenperin Akui Baja China Jadi Masalah di Indonesia