Suara.com - Aliansi Pemuda dan Penggerak Desa Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan demokrasi yang bersih dari politik uang dan memastikan jalannya pemilu yang jujur serta adil.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Aula Puri, Jalan Diponegoro, Kecamatan Pati, dengan menghadirkan Wahyu Putra, tokoh penggerak desa sekaligus pemimpin aliansi tersebut.
Aliansi ini menggarisbawahi pentingnya belajar dari Pemilu Presiden dan Legislatif 2024, yang menurut Wahyu diwarnai tingginya praktik politik uang di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pati.
Menurut Wahyu Putra, politik uang tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat.
“Praktik politik uang merusak integritas demokrasi dan melanggengkan ketimpangan sistem politik. Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” ujar Wahyu ditulis Senin (18/11/2024).
Aliansi ini juga menyoroti Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan datang. Mereka menilai netralitas institusi, seperti TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu, sangat penting untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan pemilu.
Dengan beberapa kandidat berlatar belakang institusi keamanan, Wahyu menilai potensi intervensi merupakan isu yang harus diawasi dengan ketat.
“Kita tidak bisa membiarkan netralitas institusi terancam, karena itu adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” tegasnya.
Aliansi ini mendukung penuh penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PPU-XXII/2024, yang menegaskan pentingnya netralitas pejabat daerah, ASN, kepala desa, serta aparat keamanan dalam pemilu.
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak TikTok Larang Konten 'Berbau' Politik Uang
Wahyu Putra menegaskan bahwa implementasi putusan ini harus diawasi secara serius untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
“Putusan ini adalah langkah maju dalam menjaga keadilan pemilu. Semua pihak harus berkomitmen menjalankannya tanpa kompromi,” tambahnya.
Sebagai generasi muda yang lahir dari desa-desa di Kabupaten Pati, aliansi ini merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik politik uang dan pelanggaran lainnya.
Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
“Dari Pati, kami berdiri tegak sebagai penjaga demokrasi. Demi masa depan bangsa, kami akan terus bergerak,” pungkas Wahyu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
Terkini
-
Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi pada Perdagangan Pekan Ini, Apa Pemicunya?
-
Air Minum Bersih untuk Semua: Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Lewat Waralaba Inklusif
-
Airlangga: Stimulus Ekonomi Baru Diumumkan Oktober, Untuk Dongkrak Daya Beli
-
Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan
-
Belajar Kasus Mahar 3 M Kakek Tarman Pacitan, Ini Cara Mengetahui Cek Bank Asli atau Palsu
-
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Penguatan Ekosistem Pekerja Kreatif di Konferensi Musik Indonesia 2025
-
Kementerian ESDM Akan Putuskan Sanksi Freeport Setelah Audit Rampung
-
Indonesia Tambah Kepemilikan Saham Freeport, Bayar atau Gratis?
-
Kripto Bisa Sumbang Rp 260 Triliun ke PDB RI, Ini Syaratnya