Suara.com - Aliansi Pemuda dan Penggerak Desa Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan demokrasi yang bersih dari politik uang dan memastikan jalannya pemilu yang jujur serta adil.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Aula Puri, Jalan Diponegoro, Kecamatan Pati, dengan menghadirkan Wahyu Putra, tokoh penggerak desa sekaligus pemimpin aliansi tersebut.
Aliansi ini menggarisbawahi pentingnya belajar dari Pemilu Presiden dan Legislatif 2024, yang menurut Wahyu diwarnai tingginya praktik politik uang di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pati.
Menurut Wahyu Putra, politik uang tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat.
“Praktik politik uang merusak integritas demokrasi dan melanggengkan ketimpangan sistem politik. Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” ujar Wahyu ditulis Senin (18/11/2024).
Aliansi ini juga menyoroti Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan datang. Mereka menilai netralitas institusi, seperti TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu, sangat penting untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan pemilu.
Dengan beberapa kandidat berlatar belakang institusi keamanan, Wahyu menilai potensi intervensi merupakan isu yang harus diawasi dengan ketat.
“Kita tidak bisa membiarkan netralitas institusi terancam, karena itu adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” tegasnya.
Aliansi ini mendukung penuh penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PPU-XXII/2024, yang menegaskan pentingnya netralitas pejabat daerah, ASN, kepala desa, serta aparat keamanan dalam pemilu.
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak TikTok Larang Konten 'Berbau' Politik Uang
Wahyu Putra menegaskan bahwa implementasi putusan ini harus diawasi secara serius untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
“Putusan ini adalah langkah maju dalam menjaga keadilan pemilu. Semua pihak harus berkomitmen menjalankannya tanpa kompromi,” tambahnya.
Sebagai generasi muda yang lahir dari desa-desa di Kabupaten Pati, aliansi ini merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik politik uang dan pelanggaran lainnya.
Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
“Dari Pati, kami berdiri tegak sebagai penjaga demokrasi. Demi masa depan bangsa, kami akan terus bergerak,” pungkas Wahyu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim