Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pengeluaran riil per kapita per tahun di Indonesia pada 2024 meningkat menjadi Rp12,34 juta atau Rp1,02 juta per bulan, mencerminkan kenaikan sebesar Rp442 ribu (3,71%) dibandingkan 2023.
Pertumbuhan ini lebih tinggi dari rata-rata tahunan 2020–2023, yang hanya mencapai 2,61%. Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, pertumbuhan ini mencerminkan tren peningkatan standar hidup meski masih menghadapi tantangan ketimpangan regionalen Peningkatan Pengeluaran Riil.
Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pengeluaran riil per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,91% per tahun. Pada 2020, angka ini tercatat Rp11,01 juta per tahun atau Rp917,5 ribu per bulan, dengan kenaikan terbesar terjadi pada 2024 (3,71%).
Hal ini menunjukkan pemulihan konsumsi domestik pasca-pandemi COVID-19, yang sebelumnya menyebabkan penurunan daya beli dan pertumbuhan ekonomi melambat (World Bank, 2023).
Ketimpangan Regional
BPS mencatat adanya kesenjangan signifikan antarwilayah. DKI Jakarta memiliki pengeluaran riil per kapita tertinggi sebesar Rp19,95 juta per tahun (Rp1,66 juta per bulan), lebih dari tiga kali lipat dibandingkan Papua Pegunungan, yang hanya sebesar Rp5,71 juta per tahun (Rp475 ribu per bulan).
Menurut Bank Indonesia pada dua tahun silam, ketimpangan ini dipengaruhi oleh perbedaan akses infrastruktur, peluang ekonomi, dan distribusi investasi antarwilayah.
Ada beberapa faktor pendorong dan Tantangan dalam kasus ini, diantaranya:
1. Faktor Pendorong
Baca Juga: Ekonomi Kuartal III 2024 Tumbuh Melambat 4,95 Persen
- Peningkatan Pendapatan Nasional : Menurut laporan Asian Development Bank, pertumbuhan PDB per kapita berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat.
- Reformasi Subsidi dan Bantuan Sosial : Kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan subsidi energi dan meningkatkan transfer bantuan sosial berperan dalam mendorong konsumsi rumah tangga.
2. Tantangan
- Ketimpangan Regional : Minimnya akses terhadap fasilitas publik dan peluang ekonomi di wilayah timur Indonesia memperburuk kesenjangan pengeluaran.
- Inflasi : Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat mengurangi dampak positif dari peningkatan pendapatan.
Berkaitan dengan hal ini, OECD melaporkan, guna mengatasi ketimpangan dan meningkatkan standar hidup, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, memperkuat distribusi fiskal antarwilayah, dan mendorong investasi di sektor strategis, seperti pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran riil per kapita secara lebih merata dan berkelanjutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
-
Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
-
9 Fakta Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, Gerbong Wanita Jadi Titik Terparah
-
Cerita Pasutri Selamat dari Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi: Terpental hingga Pingsan
Terkini
-
YLKI Pertanyakan Infrastruktur dan Sistem Keselamatan PT KAI dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Santunan Korban Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek Harus Dipercepat dan Dipermudah
-
Bos KAI Ternyata Sering Dipanggil Prabowo, Bahas Apa?
-
Buntut Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi, MTI Desak KNKT Bongkar Keandalan Taksi Listrik VinFast
-
Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Domestik
-
Setelah Ada Kecelakaan KRL, BP BUMN Baru Evaluasi KAI Secara Menyeluruh
-
Tren Investasi Emas Digital Semakin Diminati di Indonesia
-
Perbedaan RDPU dan RDPT, Mana yang Lebih Cuan untuk Investor Pemula?
-
Pemerintah Evaluasi Izin Taksi Green SM Buntut Kecelakaan KA di Bekasi Timur
-
Harta Pemilik Taksi Green SM 13 Kali Lipat Kekayaan Presiden Prabowo