Meski Ada Israel, Airlangga Ngotot Indonesia Tetap Masuk Keanggotaan OECD

Suara.com - Pemerintah memastikan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tetap berjalan, meski keputusan final harus disetujui seluruh anggota, termasuk Israel.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan tidak ada perubahan sikap Indonesia terkait isu tersebut, sekaligus menepis anggapan bahwa kendala geopolitik akan menghentikan langkah aksesi.

Airlangga menyampaikan kepastian itu usai memimpin rapat dengan jajaran kementerian dan Deputy Secretary-General OECD, Ambassador Frantisek Ruzicka, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menyebut, seluruh mekanisme keanggotaan sudah sangat jelas, termasuk syarat persetujuan unanimous dari negara anggota.

“Tentu membutuhkan unanimous keputusan dari anggota yang lain,” ujar Airlangga.

Ia menekankan sikap Indonesia terhadap Israel tidak berubah dan tetap mengacu pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Dalam forum itu, Presiden menegaskan relasi Indonesia–Israel hanya mungkin dibahas jika persoalan politik Israel–Palestina terselesaikan.

“Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBBW dan saya pikir itu sudah menjadi jelas bahwa apabila Israel menyelesaikan issue secara politik dengan Palestina, maka disitulah proses mengenai Indonesia,” kata Airlangga.

“Tidak ada statement lain kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB," lanjutnya.

Baca Juga: Kerja Sama Telkom dengan UNAIR: Perkuat Pengembangan AI Center of Excellence

Meski demikian, Airlangga memastikan, proses aksesi tidak berhenti. Indonesia disebut terus melengkapi tinjauan teknis dan menyesuaikan kebijakan lintas kementerian yang menjadi syarat OECD.

Pemerintah bahkan telah menerbitkan Keppres dan menyiapkan platform digital INA-OECD untuk mempercepat koordinasi.

Deputy Secretary-General OECD, Frantisek Ruzicka, mengakui ada banyak progres signifikan yang sudah dicapai Indonesia.

Ia menilai aksesi Indonesia berada di jalur tepat, meski tidak dapat memastikan kapan proses itu rampung.

“Jika Indonesia berjalan seperti yang telah dilakukan hingga saat ini, ada kemungkinan yang besar,” ujar Ruzicka.

Dalam pernyataannya, Ruzicka menilai Indonesia telah melakukan banyak langkah positif, baik dari sisi ekonomi, reformasi kebijakan, hingga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ia menyebut, diskusinya dengan pemerintah Indonesia sebagai salah satu yang paling menyenangkan, positif, dan konstruktif.

Namun, ia menegaskan, aksesi memerlukan konsensus penuh seluruh anggota OECD, dan proses teknis seperti adopsi regulasi serta komunikasi publik membutuhkan deliberasi yang panjang.

“Selalu memerlukan deliberasi bersektor dan berkomunikasi,” kata Ruzicka.