Suara.com - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Ketua Umum ALFI Akbar Djohan memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai strategis untuk mendorong mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional.
“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo untuk menurunkan harga tiket pesawat selama periode Nataru. Ini adalah kebijakan yang sangat tepat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata, logistik, dan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar Akbar Djohan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Menurut Akbar, penurunan harga tiket pesawat akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan selama Nataru.
Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, Akbar menyebut lebih banyak keluarga dapat berkumpul untuk merayakan liburan, sekaligus meningkatkan kunjungan ke destinasi wisata domestik.
“Saat mobilitas masyarakat meningkat, pariwisata di berbagai daerah juga akan mendapatkan dorongan signifikan. Hal ini tentunya membantu pemulihan dan penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia,” sambung Akbar.
Akbar juga menyebut kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, dan penyedia jasa transportasi lokal, yang akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kunjungan wisatawan.
Akbar menyampaikan penurunan harga tiket pesawat tidak hanya berdampak pada pariwisata dan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi sektor logistik.
Menurut Akbar, kebijakan ini akan mempercepat pengiriman barang melalui kargo udara, yang sering mengalami lonjakan permintaan selama periode Nataru.
Baca Juga: AHY Klaim Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen Jelang Nataru 2024/2025
“Dengan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, biaya operasional pengiriman barang melalui jalur udara dapat lebih efisien. Ini akan mendorong kelancaran distribusi barang, khususnya untuk kebutuhan mendesak selama libur akhir tahun,” ucap Akbar.
Akbar menambahkan pengurangan biaya logistik udara dapat membantu pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga barang di pasar sehingga memberi manfaat langsung kepada konsumen.
Bagi Akbar, kebijakan ini tidak hanya menguntungkan masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
"Dengan tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan, pemerintah daerah dapat meraup pendapatan lebih besar dari sektor pariwisata dan jasa terkait," ucapnya.
Tak hanya itu, Akbar menilai lonjakan aktivitas perjalanan akan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menyediakan barang dan jasa di sekitar destinasi wisata.
Akbar meyakini tingginya aktivitas pengiriman selama Nataru akan memacu inovasi dan efisiensi di sektor logistik udara.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok