Suara.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom). Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 dilakukan bersamaan dengan agenda Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, jajaran menteri kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, para kepala lembaga dan pemerintah daerah. Turut hadir Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R., Direktur Digital Business Telkom Muhamad Fajrin Rasyid, serta pejabat pemimpin tertinggi instansi lainnya.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, “Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan dari pada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Seluruh transaksi semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025.”
Katalog Elektronik Versi 6.0 hadir untuk mendukung misi Asta Cita pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya guna mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sistem pengadaan ini terintegrasi mulai dari perencanaan, realisasi hingga pembayaran, sebagai wujud penyelenggaraan negara yang efisien dan transparan. Katalog Elektronik Versi 6.0 memiliki berbagai keunggulan, di antaranya kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), pelaksanaan e-audit dan pemantauan secara real time untuk mendeteksi penyalahgunaan (fraud), memungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, serta gambaran besar tentang produk impor yang dapat disubstitusi dengan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya industrialisasi.
Sistem berbasis digital seperti Katalog Elektronik dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif dalam implementasinya. Digitalisasi ini diyakini mampu memberikan penghematan anggaran yang signifikan dengan mengurangi hingga 20%-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi hingga 40%-50%, termasuk pengurangan biaya cetak dokumen dan distribusi fisik, serta dapat menghemat dari segi waktu melalui otomatisasi proses.
Presiden juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital. Sistem digital seperti Katalog Elektronik memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi harga, memastikan kompetisi yang sehat, sekaligus mengurangi potensi korupsi.
Pemanfaatan data melalui sistem pengadaan elektronik akan memungkinkan pemerintah merancang pengeluaran yang lebih strategis, sehingga dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 15%-20% melalui identifikasi kebutuhan yang lebih presisi.
Senada, Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan bahwa Katalog Elektronik Versi 6.0 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik. Melalui fitur terbarunya, katalog elektronik memberikan kemudahan kepada bagi para pengguna dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah. “Inovasi sistem digital pengadaan katalog elektronik Versi 6.0 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ujar Hendi.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, “Katalog Elektronik versi 6.0 ini menjadi langkah nyata Telkom dalam upaya mendukung digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat menghadirkan solusi pengadaan yang lebih efisien, kompetitif, dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Telkom senantiasa berkomitmen untuk menciptakan layanan digital solutif dan inovatif yang sejalan dengan program pemerintah.”
Baca Juga: MDI Ventures dan Telkom Hadirkan Nex-BE Fest 2024 Wujudkan Inklusi Digital Berkelanjutan
Transformasi digital yang terus berlangsung akan membuka peluang bagi berbagai sektor untuk dapat bekerja sama dengan lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat membawa dampak positif bagi perekonomian negara. Kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen untuk mendukung ekosistem digital di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Berita Terkait
-
MDI Ventures dan Telkom Hadirkan Nex-BE Fest 2024 Wujudkan Inklusi Digital Berkelanjutan
-
Telin dan Citra Connect Berkolaborasi untuk Perkuat Ekonomi Digital Indonesia
-
Prabowo Subianto Tegaskan Kenaikkan PPN 12 persen Hanya Berlaku untuk Barang Mewah
-
Tes Minat dan Bakat Perlu, 87 Persen Mahasiswa di Indonesia Salah Jurusan
-
Nuon dan RCTI Sukses Gelar Puncak Penghargaan Indonesian Music Awards 2024
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada
-
Pemerintah Guyur Stimulus Pangan hingga Transportasi Semester II 2026