Suara.com - Presiden Amerika Serikat Biden telah menetapkan beberapa sanksi terberatnya terhadap Rusia.
Sanksi ini merupakan sebuah langkah yang dirancang untuk menghantam pendapatan energi Moskow yang memicu perangnya di Ukraina.
Langkah-langkah tersebut menargetkan lebih dari 200 entitas dan individu mulai dari pedagang dan pejabat hingga perusahaan asuransi, serta ratusan kapal tanker minyak.
Untuk pertama kalinya sejak invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina, Inggris akan bergabung dengan AS dalam memberikan sanksi langsung kepada perusahaan energi Gazprom Neft dan Surgutneftegas.
"Menyerang perusahaan minyak Rusia akan menguras dana perang Rusia – dan setiap rubel yang kita ambil dari tangan Putin membantu menyelamatkan nyawa Ukraina," kata Menteri Luar Negeri David Lammy dilansir BBC, Senin (13/1/2025).
Tidak hanya itu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan tindakan tersebut meningkatkan risiko sanksi yang terkait dengan perdagangan minyak Rusia.
" Ini termasuk pengiriman dan fasilitasi keuangan untuk mendukung ekspor minyak Rusia," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Joe Biden mengatakan pemimpin Rusia Vladimir Putin berada dalam kondisi yang sulit.
Serta menambahkan bahwa sangat penting baginya untuk tidak memiliki ruang bernapas untuk terus melakukan hal-hal buruk yang terus dilakukannya.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Ngamuk, BBM Pertamina Bisa Naik?
"Ada kemungkinan harga gas dii Amerika Serikat] dapat meningkat sebanyak tiga atau empat sen per galon," kata presiden.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energi Berjangka Mizuho Securities Bob Yawger dalam catatannya menuliskan bahwa persepsi yang ada di pasar minyak adalah dengan adanya sanksi ini maka penyuling India dan China yang telah mengimpor minyak Rusia harus berebut pasokan dari Timur Tengah.
Pemerintahan AS yang dipimpin Joe Biden telah berupaya untuk meningkatkan tekanan kepada Rusia dan memberikan bantuan kepada Ukraina sebelum Presiden terpilih Donald Trump menjabat yang pelantikannya akan diadakan pada 20 Januari nanti.
"Pemerintahan Biden memilih sanksi energi yang lebih kuat, yang membuat pasar minyak khususnya merasa puas dengan risiko sanksi," kata Bob McNally, presiden Rapidan Energy Group.
"Oleh karena itu, kami memperkirakan premi risiko material saat ini dalam Brent akan bertahan sambil menunggu sinyal dari tim Trump mengenai apakah mereka akan melanjutkan sanksi ini,"tandasnya.
Berita Terkait
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Eric Cantona Desak FIFA dan UEFA Hukum Israel Seperti Rusia Terkait Konflik Politik Global
-
Menkeu Purbaya Setuju Tambah Bansos Beras 10 Kg Plus Minyak 2 Liter
-
Baru Menjabat, KSP Qodari Langsung Kaji Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Waspadai 'Blind Spot'
-
SPBU Swasta Kekurangan Stok BBM: Impor dari AS Jadi Solusi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism
-
Zoomlion Raih Kontrak Rp4,5 Triliun