Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono memastikan cikal bakal superholding BUMN atau Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum beroperasi dalam waktu dekat.
Menurut dia, perlu adanya penguatan regulasi yang memayungi operasional Danantara ke depannya.
"Ini lebih karena memang Pak Presiden merasa bahwa oke kita kelihatannya masih belum, regulatory framework-nya harus lebih jelas dan ujungnya eksekusinya harus lebih baik nanti," ujar Thomas di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Adapun, lembaga pengelola investasi itu sebenarnya bakal diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada November lalu. Hanya saja, hal tersebut urung terjadi karena menunggu lawatan Kepala Negara dari luar negeri.
Namun, sampai sekarang pemerintah tampaknya menahan peresmian Danantara ini. Thomas yang juga keponakan Prabowo ini bilang, ada persoalan yang rumit untuk menjalankan Danantara.
"Jadi itu sebetulnya keputusan yang menurut saya sangat, bukan permasalahan tapi justru melihat oke kondisinya lebih complicated daripada yang kita pikirkan," ucap dia.
Thomas kembali menegaskan bahwa pada Januari ini Danantara belum resmi untuk beroperasi.
"Nggak (Danantara diresmikan), belum, Januari ini belum," imbuh dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala BPI Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang mengaku, Danantara bakal seperti pengelola investasi Temasek dan GIC di Singapura.
Baca Juga: Indonesia Siap Jadi Surga Baru Crazy Rich? Family Office Bakal Beri Insentif Kompetitif
"Jika di Singapura ada Temasek dan GIC, maka Danantara adalah penggabungan keduanya menjadi satu entitas besar. Ide dan nama Danantara ini berasal langsung dari Presiden," ujar Kaharuddin di Kantornya, Selasa (19/11/2024).
Kaharuddin menuturkan, Danantara ke depan tidak hanya mengelola investasi seperti Indonesia Investment Authority (INA), tetapi juga mengelola aset para BUMN.
"Perbedaan utamanya adalah Danantara memiliki tiga pilar fungsi, sementara INA hanya memiliki satu pilar," jelas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Terkini
-
Sarat Diskriminasi, Entourage Bali Ikut Disorot Pemerintah Australia
-
Karhutla Landa Kawasan Bromo, Empat Hektare Hutan Terbakar
-
Minat Menabung untuk Haji Meningkat, Tabungan Haji Bank Mega Syariah Melonjak 12 Persen
-
Pencuri Ayam di Bali Tewas Diamuk Massa di Depan Anaknya, KSP: Main Hakim Sendiri Bukan Budaya Kita!
-
Jangkau Wilayah Pelosok NTT, BRI Salurkan 82 Persen Total KUR di Nusa Tenggara Timur
-
Usai Bikin Menteri Pendidikan Mundur, Gerakan Kecoak Bakal Tumbangkan PM India?
-
Bocoran Jadwal CPNS 2026, Menpan RB Ungkap Ketentuan Pembukaan Seleksi
-
Tampang Abdul Ballout Pelaku Serangan Berdarah di Berlin Terafiliasi dengan ISIS
-
QRIS dan BI-FAST Jadi Senjata Perkuat UMKM, BI Dorong Pembiayaan Produktif
-
PSSI Harap-Harap Cemas! Klub Belum Kasih Izin, Justin Hubner Absen Bela Timnas Indonesia?