Ada Maskapai Baru FlyAja, Garuda Indonesia Hingga Citilink Merasa Kesaing?

Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespon soal kehadiran maskapai baru di bisnis penerbangan dalam negeri. Maskapai tersebut yaitu FlyJaya yang akan menjadi saingan dari maskapai pelat Merah seperti Garuda Indonesia, Citilink Indonesia dan Pelita Air.

Erick Thohir tak mempermasalahkan adanya maskapai baru. Menurut dia, dengan munculnya maskapai baru meningkatkan jumlah pesawat di dalam negeri yang masih sedikit setelah masa Covid-19.

"Indonesia membutuhkan 750 pesawat. Kondisi hari ini baru 410 untuk pelayanan domestik. Jadi tentu siapa pun yang berinvestasi untuk peningkatan daripada jumlah pesawat, tentu harus disambut dengan baik," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Selain itu, sebut Erick, bisnis maskapai pelat merah tidak tergangu dengan adanya saingan baru dalam industri penerbangan. Diakuinya, cakupan bisnis di penerbangan domestik masih sangat terbuka luas.

Menurut dia, jika dibandingkan dengan China dan Amerika Serikat (AS), jumlah maskapai di Indonesia masih terbilang sedikit.

"Kami dari BUMN memaksimalkan tentu Pelita, Garuda atau Citilink secara maksimal. Toh saya rasa marketnya cukup besar," ucap dia.

Namun demikian, Erick bilang, maskapai BUMN tengah bersiap untuk menghadapi persaingan di penerbangan domestik.

Salah satunya, dengan menambah jumlah armada, sehingga bisa menambah rute dan jadwal penerbangan domestik.

"Kalau ada pihak swasta yang ingin menambah 200 pesawat (misalnya), ya kan itu hal yang positif buat masyarakat. Apakah perusahaan BUMN seperti Pelita, Garuda, Citilink tidak menambah pesawat? Ya akan menambah pesawat," pungkas dia.

Baca Juga: Erick Thohir Tunggu Keputusan Prabowo soal Diskon Tiket Pesawat Lebaran

Adapun, kekinian FlyJaya tengah mengajukan izin operasional maskapai kepada Kementerian Perhubungan. Maskapai sebelumnya telah memiliki sertifikat Standar Angkutan Udara (SSAU) dari Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sejak Desember 2024.