Tidak hanya itu, tantangan besar lainnya adalah potensi konflik kepentingan di dalam pemerintahan dan BUMN itu sendiri.
Tanpa adanya filter yang kuat, politisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah menyalahgunakan aset Danantara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Ketiadaan pengawasan yang jelas akan memperburuk keadaan, membuat penyelewengan dana semakin sulit diungkap.
Hardjuno menegaskan bahwa keterlibatan publik dan transparansi adalah kunci utama untuk mencegah hal ini.
"Kita butuh sistem audit yang diawasi oleh publik, melibatkan akademisi berintegritas tinggi, serta media yang tidak takut mengungkap kebenaran. Jika dibiarkan, Danantara bisa menjadi salah satu bencana keuangan terbesar bagi bangsa ini," tambahnya.
Kasus-kasus korupsi yang telah terjadi harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperketat tata kelola Danantara. Transparansi penuh menjadi keharusan, di mana publik harus memiliki akses terhadap laporan pengelolaan aset Danantara untuk mencegah potensi penyimpangan.
Selain itu, audit independen yang dilakukan secara reguler oleh lembaga independen sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan.
“Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan, di mana skema pencegahan dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku korupsi harus diperketat. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara juga menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara. Akademisi, jurnalis investigatif, dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam upaya transparansi ini,” papar Hardjuno.
Tanpa langkah-langkah ini, Indonesia berisiko menghadapi skandal keuangan terbesar dalam sejarahnya.
Kasus Pertamina dan korupsi di BUMN lainnya hanya puncak gunung es dari ancaman yang lebih besar, yaitu potensi korupsi di Danantara yang dapat merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.
Baca Juga: Kejagung Usut Dugaan Manipulasi Produksi Minyak Pertamina
“Dengan kompleksitas aset yang dimilikinya, Danantara dapat menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri, kecuali ada reformasi menyeluruh yang memastikan pengelolaan aset negara berjalan dengan bersih, akuntabel, dan diawasi secara ketat,” pungkas Hardjuno.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal
-
Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering
-
Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026
-
Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
-
Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar
-
Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU
-
Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok
-
Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri
-
Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor
-
5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan