Budisatrio Djiwandono: Tak Ada Prajurit Aktif Ditempatkan ke BUMN

Wakil Ketua Komis I DPR Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa prajurit aktif yang menempati posisi strategi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mundur.

Suara.com - Hal ini untuk membantah adanya anggapan Revisi Undang-undang (RUU) TNI akan kembalikan dwifungsi TNI. Budisatrio pun merasa heran dengan adanya isu dwifungsi TNI.

"Saya rasa tidak ya, itu nanti kita bisa perlihatkan bahwa tidak ada penempatan prajurit aktif di BUMN-BUMN. Itu saya tidak mengerti itu beredar dari mana," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (19/3/2025). 

Budisatrio menegaskan, sebernarnya dalam perbincangan RUU TNI selalu mengedepankan supremasi sipil dan semangat reformasi. Maka dari itu, dia meminta semua pihak untuk tidak terlalu khawatir ada prajurit TNI yang masuk TNI tanpa harus resign.

"Tapi sejak kemarin kita banyak diskusi bahwa DPR RI, pemerintah, mengedepankan supremasi sipil dan semangat reformasi juga. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ada prajurit aktif yang masuk ke ruang lingkup BUMN tanpa mereka mengundurkan diri," jelas dia.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana, menyoroti dampak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap masa depan generasi muda. Ia menilai revisi tersebut berpotensi mengancam lapangan pekerjaan bagi masyarakat sipil.

Kekhawatiran itu tidak disampaikan tanpa alasan. Pasalnya revisi UU TNI itu turut memungkinkan anggota TNI mengisi posisi di instansi non-militer. 

"Jika TNI merasa bisa mengurus hal lain di luar fungsi utamanya, maka kita harus menolak itu. Kembalikan fungsi TNI sebagaimana mestinya agar tidak mengganggu sektor lain," kata Yudistira, pada Rabu (19/3/2025).

Menurut Yudis, revisi UU TNI ini bisa membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru, ketika TNI memiliki peran dwifungsi dan masuk ke berbagai sektor kehidupan sipil. Ia kembali mengingatkan bahwa kondisi tersebut justru bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Baca Juga: ASDP Salurkan Bantuan Sembako dalam Program Sobat Aksi Ramadhan BUMN Berbagi

Selain itu, Yudis turut menyoroti potensi berkurangnya lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Apalagi ketika kemudian posisi strategis di instansi pemerintahan dan sektor lainnya justu malah diisi oleh anggota militer. 

"Ini juga resiko bagi generasi muda, karena bisa jadi itu nanti akan diisi oleh orang-orang dari militer yang pada akhirnya akan mengurangi lapangan pekerjaan bagi generasi muda," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Yudis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agenda reformasi dan menolak kebijakan yang berpotensi membawa kemunduran demokrasi. Menurutnya, reformasi bukan sekadar agenda masa lalu, tetapi harus terus dijaga agar Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang sehat.

"Kita mengajak insan akademisi dan masyarakat sipul untuk menjaga agenda reformasi. Itu agenda tidak main-main dan kita harus jaga rawat sampai kapanpun indonesia berdiri," tegasnya.

Masuk Paripurna

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengungkapkan, kemungkinan Revisi Undang-undang TNI akan disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang akan digelar Kamis (20/3/2025) besok.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Dave di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3).

Kendati begitu, Dave masih menunggu undangan rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) untuk kentuan jadwal Paripurna.

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa, karena masa reses itu diundur ke Rabu depan, jadi paripurna penutupan baru akan dilaksanakan di Selasa depan," katanya.