Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menemui investor lokal untuk mendiskusikan soal kondisi ekonomi terkini.
Dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip di Jakarta, Senin, Luhut mengaku ia ingin mendengar langsung dari investor lokal mengenai tantangan yang mereka hadapi.
Selain itu, juga untuk menangkap sinyal dan harapan yang muncul di lapangan.
“Saya percaya bahwa komunikasi yang efektif dapat membantu dalam merumuskan masalah dengan baik,” kata Luhut dikutip Antara, Senin (24/3/2025).
Ketua DEN itu menyebut kondisi global saat ini cukup menantang dengan volatilitas pasar, ketidakpastian geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas yang memicu investor memilih untuk wait and see.
Luhut pun berpendapat Indonesia perlu jujur melihat bahwa daya saing negeri ini sebagai emerging market dalam satu dekade terakhir mengalami tantangan besar.
“Ini menjadi sinyal bagi kita untuk memperbaiki ekosistem investasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan komitmen pemerintah terhadap deregulasi. Penyederhanaan aturan menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan menarik.
Di sisi lain, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan government technology (govtech) juga akan terus dimaksimalkan guna mendukung efisiensi dan transparansi.
Baca Juga: Pemerintah China Guyur Ratusan Triliun Agar Warga Bisa Belanja, Mengapa?
Seluruh masukan dari investor pun akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya menyadari bahwa niat baik pemerintah harus dikawal dengan komunikasi yang tulus dan terbuka. Tidak cukup hanya dengan kebijakan yang baik, tetapi juga dengan keterbukaan untuk menerima masukan dari para pelaku pasar,” tutur Luhut.
Dengan regulasi yang lebih sederhana, kebijakan yang tepat sasaran, serta sinergi antara pemerintah dan para pelaku pasar, Luhut meyakini Indonesia bisa mengatasi setiap tantangan yang hadir, sehingga perekonomian bangsa bisa menjadi lebih kuat dan kompetitif.
Sebelumnya, Luhut juga telah menyampaikan bahwa DEN mendorong deregulasi, digitalisasi, hingga program strategis untuk menjadi langkah transformasi ekonomi.
Terkait deregulasi, Luhut menekankan birokrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, deregulasi menjadi prioritas utama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.
Soal digitalisasi, pemerintah akan meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dengan prioritas pada program Perlindungan Sosial pada 17 Agustus 2025.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
-
Danantara Tunjuk Teman Seangkatan Menko AHY di SMA Taruna Nusantara jadi Bos PT Pos
-
Kronologi Kecelakaan Bus vs Minibus di Pekanbaru, Tewaskan Bocah Perempuan
Terkini
-
Harga BBM Masih Stabil, Warganet Apresiasi Pemerintah
-
Primadona Lebaran 2026, Konsumsi BBM Pertamax Series Naik Signifikan
-
Arab Saudi dan UEA Diam-diam Bantu Israel dan AS Perangi Iran
-
Purbaya Buka Opsi Tarik Pajak Tambahan untuk Produk China di Tokopedia-TikTok dkk
-
Kemenkop Bantah Isu Kopdes Merah Putih Picu Konflik di Adonara, Ini Faktanya
-
OJK Resmi Punya Pejabat Baru, Ini Susunannya
-
Rupiah Belum Bangkit Hari Ini, Nyaris Rp 17.000/USD
-
Purbaya Pastikan Ada Efisiensi MBG, Negara Hemat Rp 40 Triliun per Tahun
-
Siap-siap! Harga BBM di RI Bakal Melakukan Penyesuaian 1 April 2026
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM