Sanksi Menanti Jika Terlambat! Ini Panduan Pelaporan SPT Tahunan

Wajib pajak perlu memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number) untuk mengakses layanan ini.

Pelaporan juga bisa dilakukan secara manual dengan mengisi formulir kertas dan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), meskipun cara ini kini jarang digunakan.

Isi SPT Tahunan

Secara umum, SPT Tahunan mencakup:

- Identitas wajib pajak (NPWP, nama, alamat).
- Rincian penghasilan (gaji, bunga, dividen, dll.).
- Pengurangan atau potongan pajak (biaya jabatan, iuran pensiun, dll.).
Daftar harta dan utang (untuk orang pribadi tertentu).
- Pajak yang telah dipotong/dibayar (misalnya PPh 21 dari gaji).
Status pajak akhir (nihil, kurang bayar, atau lebih bayar).

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi memang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2025 untuk tahun pajak 2024.

Hal ini sesuai dengan ketentuan umum perpajakan di Indonesia, di mana wajib pajak orang pribadi diberikan waktu paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak (31 Desember 2024) untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Sementara itu, untuk wajib pajak badan, batas waktunya adalah 30 April 2025, atau empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Penting untuk dicatat bahwa jika tanggal 31 Maret 2025 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional (termasuk kemungkinan cuti bersama Idulfitri, mengingat Ramadan 1446 H diperkirakan berlangsung selama Maret 2025), batas waktu pelaporan tidak otomatis bergeser kecuali ada pengumuman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Namun, karena pelaporan dapat dilakukan secara online melalui e-Filing di laman DJP Online (djponline.pajak.go.id), wajib pajak tetap bisa melaporkan SPT meskipun tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur.

Sanksi Tidak Lapor

Jika wajib pajak tidak melaporkan Surat SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga batas waktu 31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi (atau 30 April 2025 untuk wajib pajak badan), maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Berikut adalah sanksi yang berlaku:

Denda Keterlambatan Pelaporan

- Untuk wajib pajak orang pribadi: Denda sebesar Rp 100.000 per SPT Tahunan yang terlambat disampaikan.

- Untuk wajib pajak badan: Denda sebesar Rp 1.000.000 per SPT Tahunan yang terlambat disampaikan.

Denda ini dikenakan berdasarkan Pasal 7 UU KUP, dan akan diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sanksi Bunga (Jika Ada Kekurangan Pembayaran Pajak)

Jika ternyata ada pajak yang kurang dibayar setelah pemeriksaan, maka selain denda keterlambatan, wajib pajak juga dikenakan bunga sebesar 2% per bulan (maksimum 24 bulan) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, sesuai Pasal 9 UU KUP.

Besaran bunga ini mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulan.

Sanksi Administrasi Tambahan

Jika wajib pajak sama sekali tidak menyampaikan SPT (bukan hanya terlambat), DJP dapat menerbitkan SPT secara jabatan berdasarkan data yang dimilikinya (Pasal 20 UU KUP).

Dalam hal ini, pajak terutang akan dihitung berdasarkan estimasi DJP, ditambah sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

Sanksi Pidana (Dalam Kasus Ekstrem)

Jika ketidakpatuhan ini disengaja dan terbukti ada unsur penggelapan pajak (misalnya tidak melaporkan penghasilan besar secara sengaja), wajib pajak bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 38 atau 39 UU KUP.

Hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar.

Untuk menghindari sanksi, pastikan SPT Tahunan dilaporkan tepat waktu sebelum 31 Maret 2025 (untuk orang pribadi) melalui e-Filing di DJP Online.

Jika ada kendala, wajib pajak bisa menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat sebelum batas waktu berakhir.