Trump Beri Tarif Mahal ke 180 Negara, IMF: Ekonomi Asia Berpotensi Resesi

Suara.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan 'tarif timbal balik AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh. Hal ini membuat ekonomi dunia akan mengalami sakit.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan dia tidak melihat adanya resesi global untuk saat ini. Dia menambahkan bahwa Dana tersebut berharap segera membuat 'koreksi' kecil ke bawah terhadap perkiraannya untuk pertumbuhan global sebesar 3,3 persen pada tahun 2025. Namun dampaknya terhadap ekonomi nasional akan sangat berbeda, mengingat spektrum tarif berkisar dari 10 persen untuk Inggris hingga 49 persen untuk Kamboja.

Jika hasilnya adalah perang dagang yang lebih luas, hal itu akan berdampak lebih besar bagi produsen seperti China, yang akan mencari pasar baru dalam menghadapi konsumsi domestik yang lemah.

"Ekonomi Asia akan terpukul lebih keras daripada kebanyakan negara lain oleh tarif timbal balik AS. Ekonomi Asia tidak hanya menghadapi tarif yang lebih tinggi daripada banyak negara lain, tetapi juga lebih bergantung pada permintaan barang AS daripada kebanyakan negara lain," kata Marcel Thieliant, kepala Asia-Pasifik di Capital Economics dilansir Reuters, Kamis (3/4/2025).

Sementara itu, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh memerintahkan satuan tugas untuk menangani situasi tersebut setelah rapat kabinet darurat pada Kamis pagi, kata media pemerintah. Ia mencatat target pertumbuhan 8% negara itu untuk tahun ini tetap tidak berubah.

"Model pertumbuhan Vietnam yang didorong ekspor telah sangat berhasil, menarik perusahaan multinasional Namun, tarif AS sebesar 46 persen akan secara langsung menantang model ini," kata Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam.

Vietnam telah membuat beberapa konsesi kepada Washington untuk menghindari tarif, dan kemungkinan akan menawarkan lebih banyak lagi dalam beberapa hari mendatang. "Saya berharap negosiasi akan terus berlanjut mengenai cara-cara untuk mengurangi atau meringankan dampak dari tarif baru apa pun," kata Adam Sitkoff, direktur eksekutif Kamar Dagang Amerika di Hanoi. Sedangkan, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan ia berharap dapat menurunkan tarif 37 persen yang dikenakan pada Thailand jauh lebih besar dari 11% yang diharapkan. "Kita harus bernegosiasi dan membahas perinciannya. "Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi hingga kita tidak mencapai target PDB," katanya.

Pertumbuhan ekonomi Thailand tertinggal dari negara-negara tetangga, tumbuh sebesar 2,5% tahun lalu, tertahan oleh melonjaknya utang rumah tangga. Negara ini berharap pertumbuhan sebesar 3 persen tahun ini. Menteri Perdagangan Pichai Naripthaphan mengatakan pemerintahnya siap untuk melakukan negosiasi dan memiliki harapan besar bahwa negosiasi akan berjalan dengan baik, dengan mengutip hubungan baik Thailand dengan AS.

Malaysia, yang dikenakan tarif sebesar 24 perse, mengumumkan tidak akan mengajukan tarif balasan dan mengatakan kementerian perdagangan akan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS "untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan bebas dan adil," bebernya.

Baca Juga: Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen

Selain itu, berikut daftar tarif perang dagang yang dilakukan Presiden Trump:

• lgeria 30 persen
• Oman 10 persen
• Uruguay 10 persen
• Bahamas 10 persen
• Lesotho 50 persen
• Ukraine 10 persen
• Bahrain 10 persen
• Qatar 10 persen
• Mauritius 40 persen
• Fiji 32 persen
• Iceland 10 persen
• Kenya 10 persen
• Liechtenstein 37 persen
• Guyana 38 persen
• Haiti 10 persen
• Bosnia and Herzegovina 35 persen
• Nigeria 14 persen
• Namibia 21 persen
• Brunei 24 persen
• Bolivia 10 persen
• Panama 10 persen
• Venezuela 15 persen
• North Macedonia 33 persen
• Ethiopia 10 persen
• Ghana 10 persen
• China 34 persen
• Uni Eropa 20 persen
• Vietnam 46 persen
• Taiwan 32 persen
• Japan 24 persen
• India 26 persen
• South Korea 25 persen
• Thailand 36 persen
• Switzerland 31 persen
• Indonesia 32 persen
• Malaysia 24 persen
• Cambodia 49 persen
• United Kingdom 10 persen
• South Africa 30 persen
• Brazil 10 persen
• Bangladesh 37 persen
• Singapore 10 persen
• Israel 17 persen
• Philippines 17 persen
• Chile 10 persen
• Australia 10 persen
• Pakistan 29 persen
• Turkey 10 persen
• Sri Lanka 44 persen
• Colombia 10 persen
• Peru 10 persen
• Nicaragua 18 persen
• Norway 15 persen
• Costa Rica 10 persen
• Jordan 20 persen
• Dominican Republic 10 persen
• United Arab Emirates 10 persen
• New Zealand 10 persen
• Argentina 10 persen
• Ecuador 10 persen
• Guatemala 10 persen
• Honduras 10 persen
• Madagascar 47persen
• Myanmar (Burma) 44 persen
• Tunisia 28 persen
• Kazakhstan 27 persen
• Serbia 37 persen
• Egypt 10 persen
• Saudi Arabia 10 persen
• El Salvador 10 persen
• Côte d'Ivoire 21 persen
• Laos 48 persen
• Botswana 37 persen
• Trinidad and Tobago 10 persen
• Morocco 10 persen