Suara.com - Pemerintahan Trump pada hari ini mengumumkan biaya untuk kapal buatan Tiongkok. Lantaran, berdasarkan penyelidikan Perwakilan Dagang Amerika Serikat oleh pemerintahan Biden-Trump menemukan tindakan, kebijakan, dan praktik Tiongkok tidak masuk akal dan membebani atau membatasi perdagangan AS.
“Kapal dan pengiriman sangat penting bagi keamanan ekonomi Amerika dan arus perdagangan yang bebas. Tindakan pemerintahan Trump akan mulai membalikkan dominasi Tiongkok, mengatasi ancaman terhadap rantai pasokan AS, dan mengirimkan sinyal permintaan untuk kapal buatan AS," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dilansir dari CNBC International, Sabtu (19/4/2025).
Pihak AS mengatakan Tiongkok sebagian besar mencapai dominasinya melalui penargetan yang semakin agresif dan spesifik terhadap sektor-sektor ini, yang sangat merugikan perusahaan, pekerja, dan ekonomi negaranya. Biaya akan dikenakan sekali per pelayaran dan bukan per pelabuhan, seperti yang diusulkan semula.
Rencana ini dikonfirmasi Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer melalui pemberitahuan Federal Register. Biaya untuk semua kapal buatan China di AS bakal naik berdasarkan tonase bersih atau barang yang diangkut pada setiap pelayaran.
Adapun, usulan kebijakan, yang dimulai di bawah pemerintahan Biden dan berpuncak pada laporan Januari yang menyimpulkan bahwa industri pembuatan kapal Tiongkok memiliki keuntungan yang tidak adil. Serta memungkinkan pemerintah AS untuk mengenakan pungutan yang tinggi pada kapal-kapal buatan Tiongkok yang tiba di pelabuhan AS.
Nantinya, akan ada biaya terpisah untuk kapal yang dioperasikan China dan kapal yang dibuat China, dan keduanya akan meningkat secara bertahap selama tahun-tahun berikutnya.
Untuk kapal yang dibuat China, biayanya mulai dari 18 dollar AS per NT atau 120 dollar AS per kontainer. Artinya, kapal dengan 15.000 kontainer bisa dikenakan biaya sebesar 1,8 juta dollar AS. USTR mengakui perubahan ini dilakukan karena komentar publik pada dua hari sidang tentang denda pada bulan Maret di mana lebih dari 300 kelompok dagang dan pihak berkepentingan lainnya bersaksi.
Banyak yang memperingatkan pemerintah dalam surat dan kesaksian bahwa AS tidak dalam posisi untuk memenangkan perang ekonomi yang menempatkan operator laut yang menggunakan kapal buatan Tiongkok di tengah-tengah. Segera, kapal buatan Tiongkok akan mewakili 98% kapal dagang di lautan dunia.
Sementara itu, pemilik kapal dapat memenuhi syarat untuk pengurangan biaya jika mereka dapat memberikan bukti pesanan pembuatan kapal AS. Pengurangan biaya akan didasarkan pada kapasitas tonase bersih yang sama dengan atau kurang dari kapal buatan AS yang dipesan.
"Jika calon pemilik kapal tidak menerima pengiriman kapal buatan AS yang dipesan dalam waktu tiga tahun, biaya akan segera jatuh tempo," demikian bunyi laporan tersebut.
Biaya ini dikenakan sesuai dengan jam kapal tersebut berlabuh. Hitungannya, 180 hari pertama, biaya akan ditetapkan nol dan dipecah menjadi berbagai kategori. Semua biaya didasarkan pada tonase bersih kapal. Kapal kontainer dapat berkisar antara 50.000 hingga 220.000 ton.
Baca Juga: Badai PHK Mengintai: 1,2 Juta Pekerja RI di Ujung Tanduk Perang Tarif AS-China!
Sedangkan, biaya untuk kapal pengangkut mobil buatan luar negeri juga akan didasarkan pada kapasitasnya. Biaya akan mulai dari 150 ribu dollar per Car Equivalent Unit (CEU) dalam 180 hari. Tindakan tahap kedua tidak akan dimulai selama tiga tahun dan akan menargetkan kapal LNG. USTR akan membatasi pembatasan pengangkutan LNG melalui kapal asing. Pembatasan ini akan meningkat secara bertahap selama 22 tahun.
Jika perusahaan angkutan laut memberikan bukti pemesanan kapal buatan AS, biaya atau pembatasan pada kapal non-AS yang setara akan ditangguhkan hingga tiga tahun.· Biaya pada kapal buatan Tiongkok secara efektif tidak mencakup pengiriman Great Lakes atau Karibia, pengiriman ke dan dari wilayah AS. Ekspor massal seperti batu bara atau biji-bijian akan dikecualikan, bersama dengan kapal kosong yang tiba di pelabuhan.
Berita Terkait
-
Misteri Lawatan Trump ke Asia: Sinyal Kejutan dari Korut, Kim Jong Un Sudah Menanti?
-
Momen Langka di Kuala Lumpur, Donald Trump dan Prabowo Subianto Hadiri KTT ASEAN
-
Mahfud MD Desak Penegakan Hukum Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
PTBA Jajal Peluang Gandeng China di Proyek DME usai Ditinggal Investor AS
-
Bom Waktu Utang Whoosh: Deretan BUMN Ini Ikut Kena 'Getah' Proyek Kereta Cepat
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat
-
Lowongan Kerja PT Surveyor Indonesia: Syarat, Jadwal dan Perkiraan Gaji
-
Profil BPR Berkat Artha Melimpah, Resmi di Bawah Kendali Generasi Baru Sinar Mas
-
BI Sebut Asing Bawa Kabur Dananya Rp 940 Miliar pada Pekan Ini
-
BI Ungkap Bahayanya 'Government Shutdown' AS ke Ekonomi RI
-
Pensiunan Bisa Gali Cuan Jadi Wirausahawan dari Program Mantapreneur
-
Sambungan Listrik Gratis Dorong Pemerataan Energi dan Kurangi Ketimpangan Sosial di Daerah
-
Bank Indonesia Rayu Apple Adopsi Pembayaran QRIS Tap
-
Profil Cucu Eka Tjipta Widjaja yang Akusisi PT BPR Berkat Artha Meimpah
-
Kementerian ESDM Tata Kelola Sumur Rakyat, Warga Bisa Menambang Tanpa Takut