Suara.com - Pemerintahan Trump pada hari ini mengumumkan biaya untuk kapal buatan Tiongkok. Lantaran, berdasarkan penyelidikan Perwakilan Dagang Amerika Serikat oleh pemerintahan Biden-Trump menemukan tindakan, kebijakan, dan praktik Tiongkok tidak masuk akal dan membebani atau membatasi perdagangan AS.
“Kapal dan pengiriman sangat penting bagi keamanan ekonomi Amerika dan arus perdagangan yang bebas. Tindakan pemerintahan Trump akan mulai membalikkan dominasi Tiongkok, mengatasi ancaman terhadap rantai pasokan AS, dan mengirimkan sinyal permintaan untuk kapal buatan AS," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dilansir dari CNBC International, Sabtu (19/4/2025).
Pihak AS mengatakan Tiongkok sebagian besar mencapai dominasinya melalui penargetan yang semakin agresif dan spesifik terhadap sektor-sektor ini, yang sangat merugikan perusahaan, pekerja, dan ekonomi negaranya. Biaya akan dikenakan sekali per pelayaran dan bukan per pelabuhan, seperti yang diusulkan semula.
Rencana ini dikonfirmasi Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer melalui pemberitahuan Federal Register. Biaya untuk semua kapal buatan China di AS bakal naik berdasarkan tonase bersih atau barang yang diangkut pada setiap pelayaran.
Adapun, usulan kebijakan, yang dimulai di bawah pemerintahan Biden dan berpuncak pada laporan Januari yang menyimpulkan bahwa industri pembuatan kapal Tiongkok memiliki keuntungan yang tidak adil. Serta memungkinkan pemerintah AS untuk mengenakan pungutan yang tinggi pada kapal-kapal buatan Tiongkok yang tiba di pelabuhan AS.
Nantinya, akan ada biaya terpisah untuk kapal yang dioperasikan China dan kapal yang dibuat China, dan keduanya akan meningkat secara bertahap selama tahun-tahun berikutnya.
Untuk kapal yang dibuat China, biayanya mulai dari 18 dollar AS per NT atau 120 dollar AS per kontainer. Artinya, kapal dengan 15.000 kontainer bisa dikenakan biaya sebesar 1,8 juta dollar AS. USTR mengakui perubahan ini dilakukan karena komentar publik pada dua hari sidang tentang denda pada bulan Maret di mana lebih dari 300 kelompok dagang dan pihak berkepentingan lainnya bersaksi.
Banyak yang memperingatkan pemerintah dalam surat dan kesaksian bahwa AS tidak dalam posisi untuk memenangkan perang ekonomi yang menempatkan operator laut yang menggunakan kapal buatan Tiongkok di tengah-tengah. Segera, kapal buatan Tiongkok akan mewakili 98% kapal dagang di lautan dunia.
Sementara itu, pemilik kapal dapat memenuhi syarat untuk pengurangan biaya jika mereka dapat memberikan bukti pesanan pembuatan kapal AS. Pengurangan biaya akan didasarkan pada kapasitas tonase bersih yang sama dengan atau kurang dari kapal buatan AS yang dipesan.
"Jika calon pemilik kapal tidak menerima pengiriman kapal buatan AS yang dipesan dalam waktu tiga tahun, biaya akan segera jatuh tempo," demikian bunyi laporan tersebut.
Biaya ini dikenakan sesuai dengan jam kapal tersebut berlabuh. Hitungannya, 180 hari pertama, biaya akan ditetapkan nol dan dipecah menjadi berbagai kategori. Semua biaya didasarkan pada tonase bersih kapal. Kapal kontainer dapat berkisar antara 50.000 hingga 220.000 ton.
Baca Juga: Badai PHK Mengintai: 1,2 Juta Pekerja RI di Ujung Tanduk Perang Tarif AS-China!
Sedangkan, biaya untuk kapal pengangkut mobil buatan luar negeri juga akan didasarkan pada kapasitasnya. Biaya akan mulai dari 150 ribu dollar per Car Equivalent Unit (CEU) dalam 180 hari. Tindakan tahap kedua tidak akan dimulai selama tiga tahun dan akan menargetkan kapal LNG. USTR akan membatasi pembatasan pengangkutan LNG melalui kapal asing. Pembatasan ini akan meningkat secara bertahap selama 22 tahun.
Jika perusahaan angkutan laut memberikan bukti pemesanan kapal buatan AS, biaya atau pembatasan pada kapal non-AS yang setara akan ditangguhkan hingga tiga tahun.· Biaya pada kapal buatan Tiongkok secara efektif tidak mencakup pengiriman Great Lakes atau Karibia, pengiriman ke dan dari wilayah AS. Ekspor massal seperti batu bara atau biji-bijian akan dikecualikan, bersama dengan kapal kosong yang tiba di pelabuhan.
Berita Terkait
-
Duh! Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal, Trump Sebut Prabowo Mengingkari?
-
Konflik China-Jepang Mengeras, Indonesia Terimbas Risiko Ekonomi Asia Timur
-
Cristiano Ronaldo Telepon Donald Trump, Hubungan Dua Tokoh Dunia Ini Jadi Sorotan
-
WN China Direktur PT PMT Jadi Tersangka Kasus Radiasi Cikande, Sempat 'Kabur' ke Luar Negeri
-
5 Alasan Wajib Nonton Yummy Yummy Yummy, Drama China tentang Kuliner
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
WSBP Catat Kontrak Baru Rp1,3 Triliun hingga November 2025, Perkuat Transformasi Bisnis dan Keuangan
-
Fenomena Flying Stock COIN: Adik Prabowo Masuk, Saham Sudah Terbang 3.990 Persen Pasca IPO
-
Dari Industri Kripto untuk Negeri: Kolaborasi Kemanusiaan Bantu Korban Banjir Sumatera
-
Lama Tak Ada Kabar, Sri Mulyani Ternyata Punya Pekerjaan Baru di Luar Negeri
-
Waspada BBM Langka, ESDM Singgung Tambahan Kuota Shell, Vivo, BP-AKR 2026
-
Daftar Pemegang Saham Superbank (SUPA), Ada Raksasa Singapura dan Grup Konglo
-
COIN Siap Perkuat Transparansi dan Tata Kelola Industri Kripto Usai Arsari jadi Investor Strategis
-
Alasan Arsari Group Pegang Saham COIN
-
Survei: Skincare Ditinggalkan, Konsumen Kini Fokus ke Produk Kesehatan
-
IHSG Rebound Balik ke 8.700, Cek Saham-saham yang Cuan