Suara.com - Pemerintahan Trump pada hari ini mengumumkan biaya untuk kapal buatan Tiongkok. Lantaran, berdasarkan penyelidikan Perwakilan Dagang Amerika Serikat oleh pemerintahan Biden-Trump menemukan tindakan, kebijakan, dan praktik Tiongkok tidak masuk akal dan membebani atau membatasi perdagangan AS.
“Kapal dan pengiriman sangat penting bagi keamanan ekonomi Amerika dan arus perdagangan yang bebas. Tindakan pemerintahan Trump akan mulai membalikkan dominasi Tiongkok, mengatasi ancaman terhadap rantai pasokan AS, dan mengirimkan sinyal permintaan untuk kapal buatan AS," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dilansir dari CNBC International, Sabtu (19/4/2025).
Pihak AS mengatakan Tiongkok sebagian besar mencapai dominasinya melalui penargetan yang semakin agresif dan spesifik terhadap sektor-sektor ini, yang sangat merugikan perusahaan, pekerja, dan ekonomi negaranya. Biaya akan dikenakan sekali per pelayaran dan bukan per pelabuhan, seperti yang diusulkan semula.
Rencana ini dikonfirmasi Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer melalui pemberitahuan Federal Register. Biaya untuk semua kapal buatan China di AS bakal naik berdasarkan tonase bersih atau barang yang diangkut pada setiap pelayaran.
Adapun, usulan kebijakan, yang dimulai di bawah pemerintahan Biden dan berpuncak pada laporan Januari yang menyimpulkan bahwa industri pembuatan kapal Tiongkok memiliki keuntungan yang tidak adil. Serta memungkinkan pemerintah AS untuk mengenakan pungutan yang tinggi pada kapal-kapal buatan Tiongkok yang tiba di pelabuhan AS.
Nantinya, akan ada biaya terpisah untuk kapal yang dioperasikan China dan kapal yang dibuat China, dan keduanya akan meningkat secara bertahap selama tahun-tahun berikutnya.
Untuk kapal yang dibuat China, biayanya mulai dari 18 dollar AS per NT atau 120 dollar AS per kontainer. Artinya, kapal dengan 15.000 kontainer bisa dikenakan biaya sebesar 1,8 juta dollar AS. USTR mengakui perubahan ini dilakukan karena komentar publik pada dua hari sidang tentang denda pada bulan Maret di mana lebih dari 300 kelompok dagang dan pihak berkepentingan lainnya bersaksi.
Banyak yang memperingatkan pemerintah dalam surat dan kesaksian bahwa AS tidak dalam posisi untuk memenangkan perang ekonomi yang menempatkan operator laut yang menggunakan kapal buatan Tiongkok di tengah-tengah. Segera, kapal buatan Tiongkok akan mewakili 98% kapal dagang di lautan dunia.
Sementara itu, pemilik kapal dapat memenuhi syarat untuk pengurangan biaya jika mereka dapat memberikan bukti pesanan pembuatan kapal AS. Pengurangan biaya akan didasarkan pada kapasitas tonase bersih yang sama dengan atau kurang dari kapal buatan AS yang dipesan.
"Jika calon pemilik kapal tidak menerima pengiriman kapal buatan AS yang dipesan dalam waktu tiga tahun, biaya akan segera jatuh tempo," demikian bunyi laporan tersebut.
Biaya ini dikenakan sesuai dengan jam kapal tersebut berlabuh. Hitungannya, 180 hari pertama, biaya akan ditetapkan nol dan dipecah menjadi berbagai kategori. Semua biaya didasarkan pada tonase bersih kapal. Kapal kontainer dapat berkisar antara 50.000 hingga 220.000 ton.
Baca Juga: Badai PHK Mengintai: 1,2 Juta Pekerja RI di Ujung Tanduk Perang Tarif AS-China!
Sedangkan, biaya untuk kapal pengangkut mobil buatan luar negeri juga akan didasarkan pada kapasitasnya. Biaya akan mulai dari 150 ribu dollar per Car Equivalent Unit (CEU) dalam 180 hari. Tindakan tahap kedua tidak akan dimulai selama tiga tahun dan akan menargetkan kapal LNG. USTR akan membatasi pembatasan pengangkutan LNG melalui kapal asing. Pembatasan ini akan meningkat secara bertahap selama 22 tahun.
Jika perusahaan angkutan laut memberikan bukti pemesanan kapal buatan AS, biaya atau pembatasan pada kapal non-AS yang setara akan ditangguhkan hingga tiga tahun.· Biaya pada kapal buatan Tiongkok secara efektif tidak mencakup pengiriman Great Lakes atau Karibia, pengiriman ke dan dari wilayah AS. Ekspor massal seperti batu bara atau biji-bijian akan dikecualikan, bersama dengan kapal kosong yang tiba di pelabuhan.
Berita Terkait
-
Iran Diminta Fokus Lawan Amerika Serikat Tanpa Ganggu Keamanan Negara-Negara Arab
-
Rusia dan China Bersatu Bantu Iran Lawan Amerika Serikat Pakai Satelit Canggih Hingga Rudal Pembunuh
-
Drone Murah Iran Shahed-136 Berhasil Bikin AS dan Israel Pusing Karena Boros Biaya Amunisi
-
Dompet Warga AS Tercekik, Harga BBM Meroket Cepat dalam Setahun, Trump Bisa Apa?
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Ribuan Pemudik Bersiap Berangkat, Mudik Bareng Pertamina Dorong Perjalanan Aman dan Hemat BBM
-
Danantara Indonesia dan PLN Salurkan 5.000 Paket Perlengkapan Sekolah ke Tiga Provinsi di Indonesia
-
OJK Bekukan Izin NH Korindo, Emiten Benny Tjokro Didenda Rp2,7 Miliar
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton