Gelombang Susulan Tarif Trump: Ekonomi RI di Ambang Ketidakstabilan

Suara.com - Kebijakan tarif resiprokal yang digulirkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump tidak hanya menjadi pukulan telak bagi kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam, tetapi juga memicu gelombang dampak susulan yang mengancam stabilitas makroekonomi domestik.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan pendekatan perdagangan unilateral ini bukan hanya persoalan neraca dagang semata, melainkan berpotensi menyeret perekonomian global ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam.

Dia bilang ancaman perlambatan ekonomi global semakin nyata dengan tertekannya harga komoditas-komoditas utama. Data per 10 April 2025 menunjukkan koreksi signifikan pada harga minyak dunia, di mana West Texas Intermediate (WTI) dan Brent Crude masing-masing merosot sebesar 1,32% dan 1,42%.

"Ironisnya, tren penurunan ini juga menjangkiti dua komoditas andalan ekspor Indonesia, minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara," tulis Yusuf dalam Riset terbaru Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia betajuk "Manuver Strategis Indonesia Menghadapi Badai Tarif Resiprokal" dikutip Kamis (24/4/2025).

Menurut Yusuf kombinasi antara tekanan tarif dan pelemahan harga komoditas ini menjadi kombinasi mematikan yang semakin memperburuk prospek neraca perdagangan Indonesia.

Dampak kebijakan tarif ini mulai terasa di sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke AS, seperti tekstil, elektronik, dan alas kaki. Penurunan permintaan dari pasar AS memaksa para produsen untuk mempertimbangkan pemangkasan produksi sebagai respons terhadap penurunan pesanan.

"Konsekuensi pahitnya adalah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai para pekerja di sektor-sektor tersebut," ungkap Yusuf.

Kondisi ini secara langsung mengancam pendapatan rumah tangga dan melemahkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat konsumsi domestik, salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, penurunan penerimaan devisa akibat ekspor yang lesu juga memberikan tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah, menciptakan lingkaran setan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi.

Selain itu depresiasi rupiah menjadi salah satu dampak paling nyata dari ketidakpastian global ini. Dalam sebulan terakhir, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan volatilitas yang mengkhawatirkan. Setelah sempat berada di level Rp16.572,6 per dolar AS pada 28 Maret 2025 dan menguat tipis ke Rp16.560 pada 1 April, rupiah terjun bebas hingga menyentuh level Rp17.199,2 per dolar AS pada 7 April.

Baca Juga: Trump Melunak! Siap Negosiasi Besar dengan China, Pasar Global Bereaksi Positif

Fluktuasi tajam ini menjadi cerminan kecemasan pasar keuangan global terhadap prospek ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Jika tren pelemahan rupiah terus berlanjut, tekanan inflasi dari sisi harga barang impor akan semakin membengkak. "Barang-barang impor yang menjadi kebutuhan produksi maupun konsumsi akan menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya akan membebani masyarakat dan menggerus daya beli," papar dia.

Dari sisi kebijakan moneter, tekanan tarif resiprokal AS juga menghadirkan dilema pelik. Kenaikan harga barang impor di AS berpotensi mendorong inflasi di dalam negeri, yang dapat memaksa Federal Reserve (The Fed) untuk melakukan penyesuaian suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi mereka. Kenaikan suku bunga The Fed akan memperkuat nilai dolar AS dan memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang seperti Indonesia, seiring dengan investor global yang mencari "safe haven" dengan imbal hasil yang lebih menarik di AS.

Dalam skenario terburuk, Bank Indonesia (BI) berpotensi mengubah arah kebijakan moneter dari yang semula mendukung pertumbuhan (pro-growth) menjadi lebih fokus pada stabilisasi harga dan nilai tukar.

"Meskipun langkah ini krusial untuk menjaga kepercayaan pasar dan meredam inflasi, kebijakan suku bunga yang lebih ketat dapat memperlambat pemulihan ekonomi yang saat ini tengah diupayakan pemerintah melalui dorongan investasi dan konsumsi," katanya.