Suara.com - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima kunjungan Delegasi ZEEA Zanzibar dalam rangka kegiatan benchmarking pemberdayaan ekonomi berbasis pembiayaan dan pendampingan, Rabu (23/4/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Zanzibar Economic Empowerment Agency (ZEEA), Direktorat Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat PNM Jakarta, Delegasi ZEEA Zanzibar berdiskusi langsung dengan manajemen PNM mengenai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui model pembiayaan ultra mikro dan pendampingan intensif, seperti yang telah diterapkan melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa PNM terus mengedepankan nilai keberlanjutan dalam setiap aktivitas bisnisnya.
“Kami percaya bahwa pemberdayaan yang efektif tidak cukup hanya dengan memberikan modal usaha, tapi juga perlu disertai pendampingan yang konsisten agar nasabah memiliki kapasitas usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi pembeda sekaligus kekuatan model kami,” ujar Arief.
Arief juga menambahkan bahwa hingga Maret 2025, PNM telah melayani lebih dari 21.9 juta nasabah di seluruh Indonesia.
“Dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga mendorong kemandirian perempuan dalam menopang perekonomian rumah tangga” imbuhnya.
Executive Director of ZEEA, Juma Burhan Mohamed, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap model pemberdayaan yang diterapkan PNM.
“Saya pikir kita (ZEEA) perlu meniru apa yang telah dilakukan PNM. Ini sangat bagus, model yang memberdayakan, tidak hanya memberi mereka modal uang, tetapi juga menyediakan program Peningkatan Kapasitas Usaha (PKU),” ujar Juma.
Baca Juga: Bisnis Perawatan Kulit Banyak Dilirik Efek Penuaan Dini di Usia Muda
Kegiatan benchmarking ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Zanzibar dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan pengentasan kemiskinan dan peningkatan inklusi keuangan.***
Berita Terkait
-
Bank Mandiri Pacu Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon, Sambut Hari Bumi
-
Bantah Komnas HAM, TNI AU Sebut Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma Bukan Bagian dari Pemilik OCI
-
Bisnis Perawatan Kulit Banyak Dilirik Efek Penuaan Dini di Usia Muda
-
Bisnis Makin Cuan, QLola BRI Solusinya! Daftar Mudah Lewat BRImo Sekarang!
-
Ide Bisnis Modal Kecil 2025: Cocok Buat Pelajar, Mahasiswa, dan Ibu Rumah Tangga
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Mengenal ORI029: Imbal Hasil Tetap Hingga 6 Tahun dan Cara Beli
-
Profil PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP): Pemegang Saham dan Kinerja
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Bisa Dibeli Hari Ini, Simak Jadwal Lengkapnya
-
Promo Tiket Pesawat Pelita Air Periode 1-28 Februari 2026
-
Daftar Website Freelance 2026 dengan Gaji Dolar
-
Rincian Gaji dan Skema Pengangkatan PPPK Pegawai SPPG Makan Bergizi Gratis
-
Raksasa Ritel Jepang Perluas Ekspansi di RI, Incar Kawasan Pinggiran
-
Investor Asing Borong Saham Rp4,05 Triliun Sejak Awal Tahun
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026