Suara.com - Gedung Putih berencana memangkas 1.200 posisi staf di Badan Intelijen Pusat. Sedangkan badan intelijen lainnya termasuk Badan Keamanan Nasional juga akan memangkas ribuan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS).
Lantaran, pemerintahan Trump telah memberi tahu anggota Kongres tentang rencana pemangkasan badan agen rahasia internasional atau dikenal CIA, yang akan berlangsung selama beberapa tahun. Ini sebagian akan dicapai melalui pengurangan perekrutan alih-alih pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemangkasan tersebut mencakup beberapa ratus orang yang telah memilih pensiun dini. Menanggapi pertanyaan tentang pemangkasan tersebut, CIA mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa direkturnya, John Ratcliffe, tengah berupaya menyelaraskan badan tersebut dengan prioritas keamanan nasional Donald Trump.
"Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi holistik untuk memberikan energi baru kepada badan tersebut, menyediakan kesempatan bagi para pemimpin baru untuk muncul, dan menempatkan CIA pada posisi yang lebih baik untuk melaksanakan misinya," kata badan tersebut dalam pernyataan dilansir The Guardian, Sabtu (3/5/2025).
Seorang juru bicara direktur intelijen nasional, Tulsi Gabbard, tidak segera menanggapi pesan yang meminta komentar. Kantor Gabbard mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan 18 badan yang mengumpulkan dan menganalisis intelijen.
CIA awal tahun ini menjadi lembaga intelijen AS pertama yang bergabung dengan program redundansi sukarela yang diprakarsai oleh Trump, yang telah berjanji untuk secara radikal mengurangi jumlah tenaga kerja federal atas nama efisiensi dan penghematan. NSA telah menawarkan pengunduran diri sukarela kepada beberapa karyawan.
CIA mengatakan bahwa mereka juga berencana untuk memberhentikan sejumlah karyawan yang baru direkrut.
Pemerintahan Trump juga telah menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di badan intelijen, meskipun seorang hakim telah memblokir sementara upaya untuk memecat 19 karyawan yang bekerja pada program DEI yang menentang pemutusan hubungan kerja mereka.
Trump juga tiba-tiba memecat jenderal yang memimpin NSA dan Komando Siber Pentagon, Tim Haugh. Ratcliffe telah berjanji untuk merombak CIA dan mengatakan bahwa ia ingin meningkatkan penggunaan intelijen dari sumber manusia oleh badan tersebut dan fokusnya pada Tiongkok.
Sebelumnya,Presiden Trump terus memangkan pegawai negeri sipil (PNS) di setiap kementerian maupun lembaga. Hal ini membuat kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat alami penurunan. Salah satunya menangguhkan program kontrol kualitas untuk pengujian susu cair dan produk susu lainnya karena berkurangnya kapasitas di divisi keamanan pangan dan nutrisi.
Baca Juga: Bahlil: Putusan Tambahan LPG Hingga BBM dari AS Belum Final
Adapun, penangguhan ini merupakan gangguan lain terhadap program keamanan pangan negara setelah pemutusan hubungan kerja dan pemecatan 20.000 karyawan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, yang mencakup FDA,. Hal ini sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk mengurangi tenaga kerja federal.
Bulan ini, FDA juga menangguhkan program yang ada dan yang sedang dikembangkan yang memastikan pengujian akurat untuk flu burung dalam susu dan keju serta patogen seperti parasit Cyclospora dalam produk makanan lainnya.
Selain itu, Pemerintahan Trump telah mengusulkan pemotongan 40 miliar dollar AS dari badan tersebut. Program pengujian kecakapan FDA memastikan konsistensi dan akurasi di seluruh jaringan laboratorium keamanan pangan nasional.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Amerika Serikat terus mengalami guncangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi. Salah satunya Alex Saint yang merupakan pegawai spesialis komunikasi kesehatan di Badan Pengawas Obat dan Makanan terkena PHK saat baru saja merayakan ulang tahunnya yang keempat sebagai PNS.
Dia mengatakan bahwa terbangun karena mendapatkan pesan teks, panggilan telepon, dan email yang mendesak yang dikirim pada pukul 5:14 pagi. Pesan itu memberi tahu bahwa dia termasuk di antara sekitar 10.000 pekerja federal yang diberhentikan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Berita Terkait
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Donald Trump Dituding Dalang Kesepakatan Terburuk Piala Dunia 2026, Kota-Kota AS Terancam Bangkrut
-
Duh! Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal, Trump Sebut Prabowo Mengingkari?
-
Cristiano Ronaldo Telepon Donald Trump, Hubungan Dua Tokoh Dunia Ini Jadi Sorotan
-
Ulasan Buku Melania: Tokoh Publik Amerika Serikat yang Melegenda
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok