Suara.com - Gedung Putih berencana memangkas 1.200 posisi staf di Badan Intelijen Pusat. Sedangkan badan intelijen lainnya termasuk Badan Keamanan Nasional juga akan memangkas ribuan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS).
Lantaran, pemerintahan Trump telah memberi tahu anggota Kongres tentang rencana pemangkasan badan agen rahasia internasional atau dikenal CIA, yang akan berlangsung selama beberapa tahun. Ini sebagian akan dicapai melalui pengurangan perekrutan alih-alih pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemangkasan tersebut mencakup beberapa ratus orang yang telah memilih pensiun dini. Menanggapi pertanyaan tentang pemangkasan tersebut, CIA mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa direkturnya, John Ratcliffe, tengah berupaya menyelaraskan badan tersebut dengan prioritas keamanan nasional Donald Trump.
"Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi holistik untuk memberikan energi baru kepada badan tersebut, menyediakan kesempatan bagi para pemimpin baru untuk muncul, dan menempatkan CIA pada posisi yang lebih baik untuk melaksanakan misinya," kata badan tersebut dalam pernyataan dilansir The Guardian, Sabtu (3/5/2025).
Seorang juru bicara direktur intelijen nasional, Tulsi Gabbard, tidak segera menanggapi pesan yang meminta komentar. Kantor Gabbard mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan 18 badan yang mengumpulkan dan menganalisis intelijen.
CIA awal tahun ini menjadi lembaga intelijen AS pertama yang bergabung dengan program redundansi sukarela yang diprakarsai oleh Trump, yang telah berjanji untuk secara radikal mengurangi jumlah tenaga kerja federal atas nama efisiensi dan penghematan. NSA telah menawarkan pengunduran diri sukarela kepada beberapa karyawan.
CIA mengatakan bahwa mereka juga berencana untuk memberhentikan sejumlah karyawan yang baru direkrut.
Pemerintahan Trump juga telah menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di badan intelijen, meskipun seorang hakim telah memblokir sementara upaya untuk memecat 19 karyawan yang bekerja pada program DEI yang menentang pemutusan hubungan kerja mereka.
Trump juga tiba-tiba memecat jenderal yang memimpin NSA dan Komando Siber Pentagon, Tim Haugh. Ratcliffe telah berjanji untuk merombak CIA dan mengatakan bahwa ia ingin meningkatkan penggunaan intelijen dari sumber manusia oleh badan tersebut dan fokusnya pada Tiongkok.
Sebelumnya,Presiden Trump terus memangkan pegawai negeri sipil (PNS) di setiap kementerian maupun lembaga. Hal ini membuat kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat alami penurunan. Salah satunya menangguhkan program kontrol kualitas untuk pengujian susu cair dan produk susu lainnya karena berkurangnya kapasitas di divisi keamanan pangan dan nutrisi.
Baca Juga: Bahlil: Putusan Tambahan LPG Hingga BBM dari AS Belum Final
Adapun, penangguhan ini merupakan gangguan lain terhadap program keamanan pangan negara setelah pemutusan hubungan kerja dan pemecatan 20.000 karyawan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, yang mencakup FDA,. Hal ini sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk mengurangi tenaga kerja federal.
Bulan ini, FDA juga menangguhkan program yang ada dan yang sedang dikembangkan yang memastikan pengujian akurat untuk flu burung dalam susu dan keju serta patogen seperti parasit Cyclospora dalam produk makanan lainnya.
Selain itu, Pemerintahan Trump telah mengusulkan pemotongan 40 miliar dollar AS dari badan tersebut. Program pengujian kecakapan FDA memastikan konsistensi dan akurasi di seluruh jaringan laboratorium keamanan pangan nasional.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Amerika Serikat terus mengalami guncangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi. Salah satunya Alex Saint yang merupakan pegawai spesialis komunikasi kesehatan di Badan Pengawas Obat dan Makanan terkena PHK saat baru saja merayakan ulang tahunnya yang keempat sebagai PNS.
Dia mengatakan bahwa terbangun karena mendapatkan pesan teks, panggilan telepon, dan email yang mendesak yang dikirim pada pukul 5:14 pagi. Pesan itu memberi tahu bahwa dia termasuk di antara sekitar 10.000 pekerja federal yang diberhentikan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Berita Terkait
-
Tangis Perpisahan di SPBU Shell: Kelangkaan BBM Berujung PHK Massal?
-
14 Negara Setuju, AS Sendirian Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB
-
Perusahaan TV Kabel Sky Fokus Streaming, Ratusan Karyawan Jadi Korban
-
SPBU Swasta Kekurangan Stok BBM: Impor dari AS Jadi Solusi?
-
Kisah Granny Guns, Buktikan Usia Tak Halangi Jadi Bugar & Penuh Energi
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Lowongan Kerja Freeport September 2025 dan Gaji Fantastis Penempatan Smelter Gresik
-
PANI Siapkan Proyek Ambisius di Tepi Laut Untuk Investasi Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Naik Kelas Bersama BRI, UMKM Fashion Asal Bandung Ini Tembus Pasar Internasional
-
Apa Itu Co Living? Tren Gaya Hidup Baru Anak Muda
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!