Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menegaskan komitmennya yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan dan distribusi pupuk subsidi yang akuntabel, tepat sasaran, efisien, serta sejalan dengan regulasi pemerintah.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, saat menerima kunjungan kerja dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAKN DPR RI) di Command Center Pupuk Indonesia yang berlokasi di Graha Phonska, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Rahmad Pribadi menekankan bahwa Pupuk Indonesia menyadari betul betapa krusialnya tata kelola distribusi pupuk yang akuntabel dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani di seluruh pelosok negeri dan memastikan penyalurannya tepat waktu.
“Pupuk Indonesia memahami betul pentingnya tata kelola distribusi pupuk yang akuntabel guna menjaga ketersediaan pupuk bagi petani dan penyaluran tepat waktu. Oleh karena itu, kami terus melakukan pengawasan distribusi digital berbasis real-time melalui Command Center, yang juga dapat menjadi bahan penelaahan secara berkala bagi BAKN DPR RI,” ungkap Rahmad Pribadi di hadapan para anggota BAKN DPR RI.
Keberadaan Command Center yang menjadi pusat kendali operasional Pupuk Indonesia ini memiliki peran vital dalam memantau secara komprehensif seluruh aspek distribusi pupuk. Fasilitas canggih ini memungkinkan perusahaan untuk memantau posisi produk pupuk secara akurat, mengawasi kondisi pengelolaan gudang di berbagai wilayah, hingga mencatat dan menganalisis realisasi distribusi pupuk subsidi di seluruh Indonesia secara real-time.
Data yang terhimpun dalam Command Center juga menunjukkan volume transaksi yang signifikan, dengan rata-rata mencapai 2,5 juta transaksi tercatat melalui aplikasi i-Pubers setiap bulannya. Aplikasi i-Pubers sendiri merupakan inovasi Pupuk Indonesia dalam mendigitalisasi proses penebusan pupuk subsidi, memudahkan petani dan memperkuat akuntabilitas.
Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, yang memimpin langsung kunjungan kerja tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Pupuk Indonesia dalam menghadirkan Command Center sebagai wujud nyata inovasi dalam tata kelola distribusi pupuk subsidi. Menurutnya, Command Center ini merupakan contoh konkret dari upaya pengawasan yang mampu secara signifikan mencegah potensi terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Command Center Pupuk Indonesia ini adalah salah satu terobosan untuk melakukan monitoring dan pengawasan pendistribusian pupuk secara digital. Langkah ini patut kita apresiasi. Yang juga penting adalah menjadikan Command Center ini sebagai sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga kita bisa mendeteksi secara real-time jika terjadi hal-hal yang di luar kewajaran,” ujar Andreas dengan antusias. Ia menambahkan bahwa langkah Pupuk Indonesia ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan dalam penyaluran bantuan kepada petani.
Lebih lanjut, Andreas berharap agar Pupuk Indonesia tidak berhenti berinovasi dan terus mengembangkan Command Center agar menjadi sebuah sistem pengawasan yang lebih terintegrasi lagi. Ia juga mendorong adanya penambahan fitur-fitur baru yang dapat semakin memperkuat fungsi pengawasan dan analisis data, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin. Integrasi data dari berbagai lini, mulai dari proses produksi di pabrik hingga penebusan pupuk di tingkat petani, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan akurat.
Baca Juga: Bocoran Pendapatan Baru Negara Usai Dividen BUMN Dikucurkan ke Danantara
Senada dengan Ketua BAKN, Wakil Ketua BAKN Herman Khaeron juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap keberadaan Command Center Pupuk Indonesia. Menurutnya, fasilitas ini memungkinkan adanya pemantauan yang sangat lengkap dan detail, mulai dari proses produksi pupuk di tingkat pabrik, pergerakan pupuk di jalur distribusi, hingga akhirnya sampai ke tangan petani di seluruh Indonesia secara real-time.
“Semuanya real-time bisa dilihat. Tidak hanya bisa memonitor di tingkat provinsi, tapi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Sudah bagus, tinggal butuh pengembangan dengan fitur-fitur lain dan yang paling penting adalah pengawasan,” kata Herman Khaeron.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dan efektif untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak dan digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun
-
Proyek Percontohan Gentengisasi Prabowo Disorot, Kontraktor Jujur: Bukan Genteng, Kita Pakai Spandek
-
Kantongi Sertifikat, Pertamina Bisa Jual Avtur dari Minyak Jelantah Secara Global
-
RI-India Mau Kembangkan Industri Logam
-
Nasib THR Ojol Akan Ditentukan Selasa Pekan Depan
-
MKBD Tembus Rp 1 Triliun, KISI Perkuat Fundamental di Tengah Persaingan Sekuritas
-
Jangan Kehabisan! Penukaran Uang Baru BI Mulai Besok, Wajib Daftar Online Dulu
-
Krisis Batu Bara Ancam PLTU, Pasokan Listrik Aman?
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp1,93 Triliun, PMK Baru Jadi Angin Segar Exchange Lokal
-
Kemenperin Bantah Industri Tahan Produksi Usai Kesepakatan Tarif RI-AS