Suara.com - Pemerintah Inggris telah mengumumkan peraturan baru mengenai paylater atau layanan pinjaman beli sekarang bayar nanti. Lantaran layanan ini terus melonjok dalam penggunanaanya.
Berdasarkan, survei komprehensif oleh regulator keuangan Inggris, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), menemukan jumlah pengguna BNPL telah meningkat secara signifikan. Hingga dua juta dalam tiga tahun terakhir. Dikatakan bahwa 40% orang tua tunggal seperti janda hingga duda menggunakan paylater. Adapun, 35% wanita berusia antara 25 dan 34 tahun menggunakan produk BNPL.
Untuk itu pemerintah membuat aturan baru mengenai penggunaan paylater. Hal ini dilakukan untuk melindungi nasabah atau pengguna yang memilih pembayaran payalater yang tidak diatur.
Berdasarkan undang-undang tersebut, pemberi pinjaman harus melakukan pemeriksaan keterjangkauan untuk menghentikan orang mengambil terlalu banyak utang. Serta pembeli harus memiliki akses yang lebih cepat ke pengembalian dana.
Penggunaan beli sekarang, bayar nanti (BNPL) telah melonjak baru-baru ini, dengan 11 juta orang di Inggris diperkirakan telah menggunakannya tahun lalu. Tetapi ada kekhawatiran beberapa orang menghabiskan lebih dari yang mereka mampu.
Kelompok konsumen menyambut baik langkah tersebut dan mengatakan banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka mengambil utang yang mungkin sulit mereka bayar.
Dilansir BBC, layanan paylater ini menawaekan membayar penuh jumlah pembelian sekaligus. Hingga, pembeli dapat membagi pembayaran menjadi jumlah yang lebih kecil dalam jangka waktu yang singkat. Biasanya hanya beberapa minggu atau bulan.
Bagi sebagian orang, ini dapat menjadi cara yang mudah untuk membagi biaya belanja, Tetapi ada kekhawatiran bahwa beberapa konsumen mungkin menanggung terlalu banyak utang.
Produk BNPL saat ini tidak diatur dan Citizens Advice mengatakan bahwa langkah-langkah baru tersebut merupakan "langkah penting" menuju perlindungan yang lebih baik bagi pembeli.
Baca Juga: Danantara Mulai Jajaki Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Global
"Sudah terlalu lama, orang-orang terpapar utang yang tidak terjangkau dari sektor BNPL yang beroperasi di area abu-abu regulasi," kata Tom MacInnes, direktur kebijakan di Citizens Advice.
"Bagi sebagian orang, ini memiliki konsekuensi yang mengerikan. Banyak orang berjuang untuk membayar kembali kredit yang tidak mampu mereka bayar, menunggak tagihan penting, dan sering kali membutuhkan dukungan darurat, seperti kupon bank makanan," tambahnya.
Langkah-langkah untuk memperketat pengawasan sektor ini telah dibahas selama bertahun-tahun, dan pemerintah sebelumnya meluncurkan rencana pada tahun 2023.
Berdasarkan undang-undang baru, yang akan mulai berlaku tahun depan, pemerintah mengatakan perusahaan BNPL harus mengikuti standar yang konsisten. Sehingga pembeli tahu apa yang mereka setujui, lalu mampu membeli dan bagaimana mendapatkan bantuan jika diperlukan.
Sementara itu, Emma Reynolds, sekretaris ekonomi untuk Departemen Keuangan, mengatakan BNPL telah mengubah belanja bagi jutaan orang. Tetapi telah membuat konsumen terekspos dan beroperasi seperti "liar".
"Aturan baru ini akan melindungi pembeli dari perangkap utang dan memberi sektor ini kepastian yang dibutuhkannya untuk berinvestasi, tumbuh, dan menciptakan lapangan kerja," tambahnya.
Berita Terkait
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
Purbaya Siapkan Bea Keluar Batu Bara Gegara Banyak Selundupan, Nikel Menyusul
-
Purbaya Pernah Ancam Potong Anggaran Kemendag Gegara Lambat Urus Regulasi Impor
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemudik Naik Kendaraan Pribadi Berkurang, Kecelakaan Mudik 2026 Turun 6,3 Persen
-
Jumlah Investor Reksa Dana Tembus 19,8 Juta di Awal 2026
-
Aset Tembus Rp2.992 Triliun, OJK Perkuat Tata Kelola Dana Pensiun
-
Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat