Suara.com - Di tengah meningkatnya digitalisasi keuangan global, Asia menjadi ladang subur bagi inovasi sistem pembayaran.
Tiga negara berkembang muncul sebagai pionir di kawasan yakni Indonesia dengan QRIS, India dengan UPI (Unified Payments Interface), dan Thailand dengan PromptPay.
Tentu, masing-masing mengembangkan sistem pembayaran domestik berbasis digital yang efisien, murah, dan independen dari dominasi raksasa global seperti Visa dan Mastercard.
Ketiganya bukan sekadar alat transaksi, tetapi juga simbol kedaulatan digital dan diplomasi ekonomi.
Lalu, bagaimana perbandingan ketiganya dari sisi teknologi, cakupan pengguna, serta dampaknya terhadap ekosistem keuangan?
Suara.com merangkum dari berbagai sumber:
1. QRIS (Indonesia): Satu QR untuk Semua
QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ASPI pada 17 Agustus 2019.
Peluncuran QRIS bertujuan menyatukan semua pembayaran berbasis QR di Indonesia agar interoperabel antarplatform—baik dompet digital, mobile banking, maupun fintech.
Baca Juga: Sosok Perry Warjiyo: Arsitek QRIS yang Menggebrak Dunia Pembayaran Global
Salah satu keunggulan utama QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah kemampuannya yang luar biasa fleksibel dan inklusif dalam mengakomodasi semua jenis transaksi keuangan.
Mulai dari pedagang kaki lima, warung kelontong, hingga pelaku UMKM skala menengah, bahkan institusi pemerintah dan sektor e-commerce raksasa sekalipun, kini dapat menerima pembayaran digital hanya dengan satu kode QR yang seragam.
Ini berarti tak perlu lagi memasang banyak perangkat atau aplikasi berbeda — cukup satu kode QRIS, dan pembayaran bisa diterima dari berbagai sumber dana, mulai dari dompet digital seperti OVO, GoPay, DANA, hingga aplikasi perbankan milik BCA, BRI, Mandiri, dan bank lainnya.
Tak hanya memudahkan transaksi di dalam negeri, QRIS juga menjadi pionir dalam pembayaran lintas batas antarnegara Asia Tenggara.
Saat ini, konsumen dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina bisa menggunakan dompet digital negara mereka untuk bertransaksi di Indonesia cukup dengan memindai QRIS — dan sebaliknya, warga Indonesia bisa bertransaksi di luar negeri tanpa perlu kartu kredit internasional.
Dengan skema ini, QRIS secara strategis memperluas jaringan interoperabilitasnya dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital regional.
Tag
Berita Terkait
-
Sosok Perry Warjiyo: Arsitek QRIS yang Menggebrak Dunia Pembayaran Global
-
Mengapa AS Gelisah dengan QRIS? Inilah Alasan di Balik Ketegangan Global
-
Apa Itu E-KTP Digital? Dokumen Wajib Saat Daftar CPNS 2025
-
Dari Jepang ke Indonesia: Berikut Evolusi QR Code Menjadi QRIS
-
Bijak Memantau: Cara Baru Masyarakat Mengawal Proses Legislasi Lewat Platform Digital
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif