QRIS Bisa Digunakan di Jepang dan China! India, Korsel dan Arab Saudi Segera Menyusul

Suara.com - Bank Indonesia (BI) terus memperluas jangkauan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke kancah global. Kabar gembira datang bagi para warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, pasalnya fitur pembayaran QRIS lintas negara bisa digunakan di Jepang dan China mulai 17 Agustus 2025.

Inisiatif ini jadi angin segar di tengah tekanan dari Amerika Serikat yang belakangan menggaungkan kenaikan tarif atau tariff trump. QRIS dianggap sebagai 'penghalang' bagi duo pemasukan besar AS yaitu Visa dan Mastercard karena berbagai kemudahannya.

Mudahnya transaksi QRIS di berbagai negara ini menandai langkah maju dalam upaya BI untuk memfasilitasi transaksi digital yang lebih mudah dan efisien bagi WNI di luar negeri.

Menurut Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, persiapan kerja sama QRIS dengan Jepang telah mencapai tahap uji coba (sandbox) yang berjalan baik sejak pertengahan Mei 2025. Proses ini melibatkan serangkaian langkah teknis dengan otoritas sistem pembayaran Jepang.

"Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang berarti kita bisa launching penggunaan outbond (QRIS) itu tanggal 17 Agustus yang akan datang," kata Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Ia menambahkan, "Jadi, orang Indonesia yang pergi ke Jepang nanti bisa menggunakan pembayaran dengan scan QR di Jepang."

Tidak hanya Jepang, pengembangan QRIS lintas negara dengan China juga menunjukkan progres signifikan. Filianingsih menjelaskan bahwa finalisasi aspek bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara Union Pay International dari pihak China dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Empat penyedia layanan switching nasional, yaitu PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), juga telah menjalin kesepakatan dengan Union Pay International untuk pengembangan sistem dan pelaksanaan uji coba sandbox.

"Ini mudah-mudahan juga uji coba bisa dilakukan nanti di 17 Agustus yang akan datang," ujarnya, menandakan kesiapan untuk peluncuran serentak di kedua negara.

Baca Juga: Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Media China Kembali Sindir Naturalisasi Skuad Garuda

QRIS Antarnegara: Merambah India, Korsel, dan Arab Saudi

Selain Jepang dan China, BI secara aktif juga tengah menjajaki kerja sama QRIS lintas negara dengan beberapa negara lain, termasuk India, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

India: Filianingsih menyebut bahwa prosesnya masih berada pada tahap pembahasan teknis antara ASPI dan NPCI International India.

Korea Selatan: Kajian dan finalisasi kerja sama saat ini berlangsung di level industri antara ASPI dengan Korean Financial Telecommunication and Clearings Institute. "Kalau dari sisi antarotoritas di bank sentral, ini sudah kita lakukan. Saat ini, sampai ke level industri, antara ASPI dengan Korean Financial Telecommunication and Clearings Institute," papar Filianingsih.

Arab Saudi: BI telah melakukan diskusi dengan Otoritas Moneter Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga menunjukkan dorongan kuat untuk digitalisasi pembayaran bagi jemaah, terutama dari negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah yang besar seperti Indonesia.

Meskipun menunjukkan perkembangan pesat, penerapan QRIS antarnegara juga memiliki tantangan tersendiri. Filianingsih menuturkan bahwa salah satu hambatan utama adalah perbedaan struktur kelembagaan sistem pembayaran di setiap negara. Tidak semua negara menempatkan otoritas sistem pembayaran di bawah bank sentral seperti di Indonesia. Hal ini membuat BI perlu lebih dulu memahami struktur kelembagaan mitra, menyesuaikan regulasi, dan menyelaraskan infrastruktur sistem pembayaran agar konektivitas dapat terjalin dengan mulus.

Ekspansi QRIS lintas negara ini menunjukkan komitmen BI dalam mendorong inklusi keuangan global dan mempermudah transaksi bagi WNI di berbagai belahan dunia, meskipun harus menghadapi kompleksitas regulasi dan infrastruktur antarnegara.