Bimo Wijayanto Dipilih Prabowo Jadi Bos Pajak Baru, Sri Mulyani: Yang Tabah Pak Suryo!

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru. Penunjukan ini menggeser Suryo Utomo, yang sebelumnya menjabat posisi strategis tersebut, ke jabatan Kepala Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Pelantikan ini berlangsung di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (23/5/2025).

Penunjukan Bimo Wijayanto sendiri agak spesial karena dipilih secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan publik sontak tertuju pada pergantian kepemimpinan di Ditjen Pajak, sebuah instansi vital yang belakangan ini kerap menjadi perbincangan hangat, terutama terkait isu kendala implementasi Coretax.

Dalam sambutannya saat memberikan arahan, Sri Mulyani tak sungkan melontarkan selorohan yang mengundang perhatian, secara khusus ditujukan kepada Suryo Utomo.

"Pak Suryo Utomo, barangkali banyak yang matanya melihat ke Pak Suryo lebih banyak, yang tabah ya Pak ya," kata Sri Mulyani.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak bukanlah keputusan sembarangan. Ia merupakan pilihan langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi yang jelas terkait reformasi dan peningkatan kinerja sektor perpajakan di Indonesia.

Bimo Wijayanto sendiri, usai bertemu Presiden di Istana Negara pada Selasa (20/5/2025) mengungkapkan arahan khusus yang diterimanya dari Kepala Negara. "Beliau (presiden) berikan banyak arahan. Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia supaya lebih akuntabel, independen dan berintegritas, untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," ujar Bimo.

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat teras Kementerian Keuangan dalam sebuah acara yang digelar secara tertutup.

Baca Juga: Daftar Lengkap Perombakan Besar-besaran Pejabat Teras Sri Mulyani

Dari deretan nama yang diambil sumpahnya, tiga posisi Direktur Jenderal (Dirjen) kunci kini diisi oleh figur-figur yang bukan berasal dari lingkaran internal Kementerian Keuangan, sinyal kuat adanya perombakan besar di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Yang paling mencuri perhatian adalah penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Dua pos strategis yang menjadi tulang punggung penerimaan negara kini dipegang oleh wajah baru yang bukan berasal dari jalur karier tradisional Kemenkeu.

Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani tak lupa memberikan pesan mendalam kepada para pejabat yang baru saja dilantik. "Sebelum saya memulai sambutan saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara baru saja menyampaikan sumpah jabatan yang merupakan janji sakral dari saudara-saudara sekalian kepada sang khalik, sang pencipta, bukan kepada saya," ucap Sri Mulyani, menekankan beratnya amanah yang diemban.

Lebih lanjut, Sri Mulyani secara eksplisit menyebutkan peran Presiden Prabowo Subianto dalam penunjukan ini. "Saudara-saudara sekalian, 22 pejabat yang dipercaya oleh Presiden Prabowo pada hari ini telah dilantik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah sebuah Kementerian yang memiliki mandat dan tanggung jawab yang begitu penting dan luas dalam pengelolaan negara Republik Indonesia sebagai nagara dana rakca, penjaga dan pengelola keuangan negara," tegasnya.

Sri Mulyani pun berharap besar agar para pejabat yang baru dilantik ini dapat membantu dan berkontribusi secara maksimal dalam memajukan negara demi kemakmuran rakyat yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa peran Kementerian Keuangan akan selalu menjadi sorotan tajam dari semua pemangku kepentingan.

"Peranan ini menempatkan Kementerian Keuangan terus-menerus akan menjadi Kementerian yang akan dilihat oleh semua stakeholder secara luar biasa detail karena tidak ada negara yang bisa maju memakmurkan rakyatnya mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, yang akuntabel, yang transparan, yang kredibel dan berkelanjutan," pungkasnya.