Pelaku Usaha Pelayaran Sebut Pelaut Sering Hadapi Kesehatan Mental

Suara.com - Pelaku usaha pelayaran se-Asia yang tergabung dalam Asian Shipowners’ Association (ASA) menyoroti perlindungan kesehatan mental pelaut. Pasalnya, pelaut kini menjadi garda terdepan dalam perdagangan antar negera.

Hal ini disoroti dalam Rapat Umum Tahunan (Annual General Meeting/AGM) ke-34 yang diselenggarakan di Jakarta, 27 Mei 2025. Pertemuan ini dihadiri sekitar 200 perwakilan dari asosiasi anggota ASA, dan diorganisasi oleh Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA).

Ketua ASA, Carmelita Hartoto mengatakan, kesehatan mental pelaut menjadi fokus utama dari rapat tahunan ini. Dia bilang kondisi kerja pelaut yang sarat tekanan dan seringkali diwarnai isolasi panjang jauh dari keluarga, yang berisiko tinggi terhadap gangguan mental seperti kecemasan dan depresi.

"Pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global yang tak tergantikan, yang memastikan pergerakan barang-barang penting melintasi samudra tanpa gangguan. Namun, peran penting mereka harus dibayar mahal, karena bertahan dalam isolasi yang berkepanjangan, dan berpisah dengan orang yang mereka cintai dalam waktu yang lama. Beban stres yang terkumulasi ini secara signifikan meningkatkan risiko kecemasan dan depresi, yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental," ujar Carmelita dalam rapat pertemuan tersebut yang ditulis, Rabu (28/5/2025).

ASA menyambut baik amandemen terhadap Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang diadopsi pada April 2025. Amandemen ini mengukuhkan pelaut sebagai pekerja kunci, memperkuat hak repatriasi, memperbolehkan cuti darat bebas visa, serta memperketat aturan anti-bullying dan pelecehan di atas kapal.

"Amandemen ini menetapkan pelaut sebagai pekerja kunci, memperkuat ketentuan pemulangan (repatriasi), menerapkan kebijakan cuti darat bebas visa, serta memperkuat langkah-langkah anti-bullying dan anti-pelecehan." bilang Carmelita.

ASA mendorong agar seluruh pelaku industri secara aktif menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mental pelaut, mengintensifkan kampanye kesadaran, dan menempatkan perlindungan psikologis sebagai komponen utama dalam sistem keselamatan kerja.

"ASA mengapresiasi amandemen baru ini dan menyerukan aksi bersama untuk menanamkan perlindungan kesehatan mental ke dalam praktik-praktik industri, mengintensifkan inisiatif peningkatan kesadaran, dan menempatkan kesehatan mental para pelaut pada tingkat yang sama pentingnya dengan keselamatan fisik mereka," beber dia.

Dalam Rapat tahunan itu, ASA juga menegaskan komitmen terhadap pelayaran hijau dan pengelolaan siklus hidup kapal yang lebih ramah lingkungan. ASA menyambut langkah-langkah IMO dalam menyelesaikan kerangka kerja pengurangan gas rumah kaca (GRK) melalui pembaruan dari MEPC 82 dan 83, yang mencakup usulan standar bahan bakar, pungutan emisi, serta insentif teknologi nol emisi.

Baca Juga: PIS Buka Program Beasiswa Crewing Talent Scouting, Perkuat SDM Pelaut

ASA menggarisbawahi pentingnya strategi implementasi yang praktis, adil, dan inklusif, mengingat banyak operator kapal kecil dan negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber daya dalam menerapkan teknologi rendah emisi.

Lebih lanjut, ASA mendorong transisi industri daur ulang kapal menuju standar internasional yang lebih tinggi, seiring dengan akan diberlakukannya Hong Kong Convention (HKC). Organisasi ini mengimbau negara-negara pelaku daur ulang untuk memprioritaskan penggunaan galangan bersertifikat HKC dan mendesak ratifikasi yang lebih luas.

"ASA terus mendorong dan memperkuat kebijakan jangka panjang untuk mendorong negara-negara pelaku daur ulang kapal agar mempersiapkan diri secara memadai menyambut pemberlakuan Hong Kong Convention (HKC), dengan memastikan prioritas penggunaan galangan bersertifikasi HKC serta mendorong ratifikasi yang lebih luas terhadap HKC," imbuh dia.

ASA juga menyoroti konflik potensial antara HKC dan Basel Convention, serta perbedaan regulasi regional seperti EU Ship Recycling Regulation (EU-SRR) yang dinilai perlu diselaraskan terlebih dahulu.

"ASA mendukung pengurangan kebijakan regional yang terfragmentasi dan mendorong koherensi kebijakan global demi memajukan industri daur ulang kapal ke arah yang lebih ramah lingkungan, terstandarisasi, dan berkualitas, serta membangun sistem sirkular pelayaran yang hijau," pungkas Carmelita.