Suara.com - Generasi Z harus menghadapi tantangan ekonomi Indonesia. Apalagi, jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat juga disumbang oleh gen Z tersebut.
Adapun, kelompok gen Z yang lahir di tahun 1997-2012 ini menjadi salah satu yang banyak di Indonesia. Namun, bonus demografi ini dikhawatirkan akan meningkatkan pengangguran di Indonesia.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Salsabila Azkia Farhani, mengatakan potensi gen Z terancam oleh pengangguran terbuka yang lebih besar. Lantaran belumnya terserap tenaga kerja di usia tersebut.
"Gen Z menjadi boomerang untuk Indonesia. Apalagi, Tinggi usia pengangguran muda ini terkait mix match industri dan kompetensi lulusan muda," katanya dalam acara diskusi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2026 secara virtual, Rabu (28/5/2025).
Kata dia, tingginya pengangguran usia muda di sekitar 15-24 tahun bukan hanya persoalan ketersediaan lapangan kerja. Tetapi adanya mismatch antara kebutuhan industri dengan kompentensi lulusan muda. Lantaranya kuranganya pengalaman kerja yang jarang dimiliki oleh generasi Z.
"Lapangan kerja ini membutuhkan kompetensi sangat demanding untuk gen Z. Skill gen z tidak mencukupi industri jadi boomerang untuk industri tenaga kerja," kata dia.
Tentunya dengan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia maka bakal menambah kapasitas kemiskinan. Serta bakal menghambat perekonomian Indonesia.
Apalagi, Knstitute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan menjadi alaram. Indef pun menilai terdapat delapan pertanda gawat melambatnya pertumbuhan ekonomi RI.
Pertama, dalam catatan Indef, Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah tanpa lompatan industrialisasi menjadikan Indonesia rentan terhadap dinamika eksternal. Pasalnya, saat ini ketidakpastian global semakin meningkat dengan adanya tarif impor dari Presiden AS, Donald Trump.
Baca Juga: Gen Z Cemas Hadapi Krisis Iklim, Kolaborasi Lintas Generasi Jadi Kunci Solusi
"Pemerintah terlihat tidak cukup agresif dalam merespons tren perlambatan ekonomi global ini dengan strategi diversifikasi dan peningkatan daya saing manufaktur berbasis teknologi tinggi," tulis laporan tersebut.
Kedua, volatilitas harga komoditas menciptakan risiko ekonomi domestik "dual shocks" bagi Indonesia. Yakni satu sisi, positive revenue shock dari lonjakan harga batubara dan minyak mentah yang berpotensi menambah penerimaan devisa dan royalti, namun sifatnya temporer dan tidak inklusif.
Sisi lain, negative margin shock dari anjloknya harga nikel dan CPO yang berdampak langsung terhadap sektor hilirisasi dan tenaga kerja di daerah berbasis tambang dan perkebunan.
Ketiga, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2025 sebesar 4,87% merupakan ancaman stagnasi ekonomi. Indek menilai, pelemahan ini bukan sekadar akibat global, tapi lebih pada terjadinya kegagalan domestik melakukan transformasi struktural. Ketidakefisienan belanja fiskal, minimnya dorongan produktivitas sektoral, dan stagnansi investasi swasta masih 'wait and see'.
Keempat, investasi yang stagnan dan konsumsi rumah tangga yang melemah memperlihatkan bahwa daya dorong utama pertumbuhan lumpuh. Kelima, pemerintah terlihat masih belum berhasil mendorong sektor-sektor penting untuk hilirisasi, seperti manufaktur dan pertambangan yang menjadi mesin pertumbuhan yang memberikan nilai tambah besar dan berkelanjutan.
Keenam, suku bunga kebijakan (BI Rate), suku bunga SRBI, dan yield SBN naik mendorong migrasi likuiditas perekonomian mengarah pada aset-aset berimbal hasil tinggi.
Selanjutnya, semakin lemahnya dukungan sektor keuangan bagi peningkatan aktivitas sektor riil yang ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari laju kredit Maret 2025 menurun ke 8,7%, sebelumnya di Februari tumbuh 9,7%.
Padahal, pada Maret 2025 ada momentum Ramadan dan Lebaran.
Untuk itu pemerintah diminta membuat kebijakan optimalisasi potensi domestik, stimulus fiskal tepat sasaran, dan dukungan ekosistem industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berita Terkait
-
Anak-anak Gen Z Lebih Percaya TNI Dibandingkan Parpol atau DPR
-
Microsoft Resmikan Cloud Region Pertama di Indonesia, Buka 106 Ribu Peluang Tenaga Kerja
-
Dilema Gen Z, Peduli Isu Lingkungan tapi Masih Kecanduan Fast Fashion
-
Gaya Hidup Zero Waste Makin Ngetren di Kalangan Gen Z dan Milenial, Apa Saja Manfaatnya?
-
Gen Z Cemas Hadapi Krisis Iklim, Kolaborasi Lintas Generasi Jadi Kunci Solusi
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga