Suara.com - Kelompok Gen Z yang berada pada rentang usia 28 tahun hingga 13 tahun lebih percaya kepada institusi TNI dan Kejaksaan Agung ketimbang partai politik atau DPR.
Gambaran tersebut tertuang dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait Tingkat Kepercayaan Publik atas Kinerja Lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi yang disiarkan secara virtual.
Survei ini diikuti 1.286 responden yang dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon.
Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.
Sebelum sampai pembahasan tersebut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memotret hasil survei secara umum yang tak jauh berbeda.
"Trust terhadap TNI dan Presiden masih menempati peringkat tertinggi. Mereka yang trust terhadap TNI itu sekitar 85-an (85,7) persen. Sementara yang trust terhadap presiden itu 82 persen (82,5) persen. Ingat ini public trust bukan approval," katanya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa public trust memiliki arti penting. Sebab, trust difokuskan kepada institusi bukan kinerja orang per orang.
"Dalam literatur, trust ini satu elemen penting dalam demokrasi. Sebab kalau misalnya masyarakat tidak percaya terhadap Lembaga negara, itu akan menyulitkan buat Lembaga negara untuk menyelenggarakan kebijakan."
Sebab, Burhanuddin mengatakan apabila trust terhadap lembaga negara itu buruk pada persepsi publik maka segala kebijakan yang baik pun akan dinilai jelek.
Baca Juga: Survei SSGI 2024: Kemenkes Klaim Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen
"Jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang baik oleh suatu lembaga negara juga akan buruk dipersepsi oleh publik," ujarnya.
Ia kemudian mencontohkan DPR dan partai politik dalam hasil survei tersebut. Dua institusi demokrasi tersebut berada pada posisi terbawah.
"Mohon maaf, misalnya DPR atau Partai Politik, itu berat. Karena paling rendah di bawah trust institusi demokrasi," ujarnya.
Menurutnya, trust berfungsi untuk mengefisienkan dan mengefektifkan lembaga dalam mengeksekusi kebijakan.
"Nah pada titik ini, dua lembaga tentara dan kepresidenan itu paling tinggi, sementara peringkat ketiga itu Kejaksaan Agung total ada 76 persen," ujarnya.
Burhanuddin juga membahas perbandingan hasil survei pada lembaga penegak hukum dan lembaga demokrasi yang lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Tentara Israel Blokade Jalan Sekolah di Umm al-Khair Menghambat Hak Pendidikan Siswa Palestina
-
KPK Duga Sudewo Terima Fee Proyek DJKA Lewat Orang Kepercayaannya
-
Menlu Sugiono Tegas Tolak 'Pajak' di Selat Hormuz: Langgar Kebebasan Navigasi
-
Sasar Wilayah Tanpa Negeri, 103 Sekolah Swasta di Jakarta Resmi Gratis Mulai Juli Ini!
-
Konvoi Mobil Menteri Israel Tabrak Mati Bocah Palestina yang Lagi Naik Sepeda ke Sekolah
-
Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Penjualan Phishing Tool, Pelaku Sejoli Asal NTT
-
Tembus Miliaran, Segini Banyaknya Donasi Warga Indonesia yang Sampai ke Iran
-
2 Warga Palestina Ditembak Mati di Sekolah, 1 Korban Anak-anak
-
KontraS: Operasi Balas Dendam TNI-Polri di Papua Bentuk Pelanggaran HAM Berat
-
Kawal Program MBG, Komnas HAM Susun Kajian Strategis dan SNP Hak Atas Pangan