Suara.com - Kelompok Gen Z yang berada pada rentang usia 28 tahun hingga 13 tahun lebih percaya kepada institusi TNI dan Kejaksaan Agung ketimbang partai politik atau DPR.
Gambaran tersebut tertuang dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait Tingkat Kepercayaan Publik atas Kinerja Lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi yang disiarkan secara virtual.
Survei ini diikuti 1.286 responden yang dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon.
Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.
Sebelum sampai pembahasan tersebut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memotret hasil survei secara umum yang tak jauh berbeda.
"Trust terhadap TNI dan Presiden masih menempati peringkat tertinggi. Mereka yang trust terhadap TNI itu sekitar 85-an (85,7) persen. Sementara yang trust terhadap presiden itu 82 persen (82,5) persen. Ingat ini public trust bukan approval," katanya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa public trust memiliki arti penting. Sebab, trust difokuskan kepada institusi bukan kinerja orang per orang.
"Dalam literatur, trust ini satu elemen penting dalam demokrasi. Sebab kalau misalnya masyarakat tidak percaya terhadap Lembaga negara, itu akan menyulitkan buat Lembaga negara untuk menyelenggarakan kebijakan."
Sebab, Burhanuddin mengatakan apabila trust terhadap lembaga negara itu buruk pada persepsi publik maka segala kebijakan yang baik pun akan dinilai jelek.
Baca Juga: Survei SSGI 2024: Kemenkes Klaim Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen
"Jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang baik oleh suatu lembaga negara juga akan buruk dipersepsi oleh publik," ujarnya.
Ia kemudian mencontohkan DPR dan partai politik dalam hasil survei tersebut. Dua institusi demokrasi tersebut berada pada posisi terbawah.
"Mohon maaf, misalnya DPR atau Partai Politik, itu berat. Karena paling rendah di bawah trust institusi demokrasi," ujarnya.
Menurutnya, trust berfungsi untuk mengefisienkan dan mengefektifkan lembaga dalam mengeksekusi kebijakan.
"Nah pada titik ini, dua lembaga tentara dan kepresidenan itu paling tinggi, sementara peringkat ketiga itu Kejaksaan Agung total ada 76 persen," ujarnya.
Burhanuddin juga membahas perbandingan hasil survei pada lembaga penegak hukum dan lembaga demokrasi yang lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Rp80 Jutaan: Dari Si Paling Awet Sampai yang Paling Nyaman
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
Pilihan
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
Terkini
-
Jalan Lintas Pidie Jaya - Bireuen Aceh Kembali Lumpuh Diterjang Banjir Minggu Dini Hari
-
Feminist Jakarta Serukan Negara Tanggung Jawab Atas Femisida dan Kerusakan Lingkungan
-
Bahlil dan Raja Juli Serang Balik Cak Imin Usai Suruh Taubat 3 Menteri, Pengamat: Dia Ngajak Perang!
-
Rapat Darurat Hambalang: Prabowo Ultimatum Listrik Sumatera Nyala 2 Hari, Jalur BBM Wajib Tembus
-
Prabowo Beri Hasto Amnesti, Habiburokhman: Agar Hukum Tak Jadi Alat Balas Dendam Politik
-
Johan Budi Dukung Abolisi dan Amnesti Tom Lembong - Ira Puspadewi, Tapi Kritisi Untuk Hasto
-
Waspada Rob! Malam Minggu Pluit dan Marunda Masih Tergenang, BPBD DKI Jakarta Kebut Penyedotan Air
-
Habiburokhman Bela Zulhas yang Dituding Rusak Hutan hingga Bencana Sumatera: Agak Lucu Melihatnya!
-
Gebrakan Mendagri Tito untuk Geopark Disambut Baik Ahli: Kunci Sukses di Tangan Pemda
-
Darurat Kekerasan Sekolah! DPRD DKI Pastikan Perda Anti Bullying Jadi Prioritas 2026