Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap untuk memanfaatkan energi nuklir sebagai sumber tenaga listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pasalnya, Indonesia memiliki bahan baku uranium untuk pembuatan nuklir.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan, kekinian pemerintah tengah menyusun aturan agar uranium bisa diolah menjadi nuklir.
Adapun, potensi cadangan uranium ditemukan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang diperkirakan mencapai 24.112 ton.
"Ini kami lagi siapkan PP (Peraturan Pemerintah)-nya, mudah-mudahan dari PP-nya itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif itu bisa dimanfaatkan untuk energi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Menurut Yuliot, pengolahan uranium termasuk dalam wilayah usaha radioaktif yang pengaturannya memerlukan perhatian khusus, terutama dari segi perizinan dan pengawasan.
Dia melanjutkan, pemerintah saat ini sedang menata aspek perizinan tersebut, mengingat pengawasan wilayah usaha radioaktif cenderung lebih ketat dibanding sektor lainnya.
Proses penyusunan regulasi dan persiapan pengolahan uranium ini juga akan melibatkan sejumlah lembaga terkait seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
"Jadi kami juga akan memperhatikan dari aspek lingkungan," kata dia.
Untuk diketahui, Pengembangan energi nuklir ini merupakan bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034. Dalam rencana tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan dua unit PLTN berkapasitas masing-masing 250 megawatt (MW) yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Dengan demikian, total kapasitas listrik dari PLTN yang direncanakan mencapai 500 MW.
Baca Juga: ESDM Beri Isyarat PT Gag Nikel Bisa Kembali Eskplorasi di Raja Ampat
Pemerintah menargetkan pasokan listrik dari PLTN akan mulai masuk ke jaringan PLN pada periode 2032–2033.
Dari total target penambahan pembangkit tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk pembangkit berbasis EBT dan 16,6 GW berasal dari sumber energi fosil. Komposisi ini mencerminkan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis karbon dan mempercepat transisi menuju bauran energi yang lebih ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Yuliot mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji teknologi Small Modular Reactor (SMR) yang akan digunakan dalam pembangunan PLTN. Teknologi ini saat ini dikuasai oleh negara-negara seperti Rusia dan China.
"Jadi untuk teknologi yang ditawarkan katanya itu ada dari China atau dari Rusia, ini mungkin dari kunjungan Pak Menteri kemarin, mungkin ada pembahasan. Kita tunggu penjelasan dari Pak Menteri," ucap Yuliot.
Pembangunan PLTN Mulai 2027
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mau manfaatkan tenaga nuklir untuk jadi listrik. Salah satunya, membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai 2027 dan beroperasi 2034.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden