Suara.com - Prabowo Subianto banyak mengubah kebijakan ekonomi nasional setelah menjadi Presiden RI. Banyak yang menilai visi perekonomiannya condong ke arah Sosialisme.
Penilaian ini bukan tanpa dasar, melainkan bersumber dari pemikiran yang ia tuangkan sendiri dalam bukunya, 'Paradoks Indonesia'.
Lantas, benarkah seorang mantan jenderal dengan latar belakang militer yang kental ingin menerapkan sosialisme di Indonesia?
Apa sebenarnya isi buku tersebut dan bagaimana kita harus menafsirkan Sosialisme ala Prabowo? Mari kita bedah lebih dalam.
Memahami Paradoks Indonesia
Buku Paradoks Indonesia, yang pertama kali terbit pada 2017, merupakan inti dari kegelisahan dan visi ekonomi Prabowo.
Paradoks yang dimaksud adalah sebuah ironi besar: Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, namun sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan atau belum sejahtera.
Dalam bukunya, Prabowo menyoroti beberapa fakta yang menurutnya mengkhawatirkan.
Pertama, ketimpangan ekstrem. Menurut Prabowo dalam bukunya, kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir elite.
Baca Juga: Peringkat Daya Saing RI Anjlok 13 Peringkat! Perang Tarif dan Pengangguran jadi Biang Keroknya
Prabowo menyebut bahwa 1 persen populasi terkaya menguasai hampir setengah kekayaan nasional.
Kedua, kekayaan lari ke luar negeri. Ia mengklaim ada ribuan triliun rupiah milik orang dan perusahaan Indonesia yang 'parkir' di luar negeri, jumlah yang jauh lebih besar dari APBN.
Ketiga, sistem ekonomi yang keliru. Menurut Prabowo, setelah era Reformasi 1998, Indonesia meninggalkan jati dirinya dengan mengadopsi sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Intinya, Prabowo melihat sistem ekonomi yang berjalan saat ini telah gagal menyejahterakan rakyat banyak dan justru melanggengkan kekuasaan oligarki.
Kutipan Kunci: Jalan Tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme
Di sinilah letak perdebatan utamanya. Untuk memahami gagasannya, penting untuk melihat langsung bagaimana Prabowo merumuskan pemikirannya.
Berita Terkait
-
Peringkat Daya Saing RI Anjlok 13 Peringkat! Perang Tarif dan Pengangguran jadi Biang Keroknya
-
Sudah Tidak Efektif, Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli
-
Mulan Jameela Muntab saat G7 Dukung Israel, Puji Presiden Prabowo yang Pilih Melawat ke Rusia
-
Keputusan Prabowo Soal 4 Pulau Aceh Baru Permulaan, Tapi Pembuka Kotak Pandora Sengketa Wilayah
-
Gus Ipul Harap Prabowo Beri Arahan Khusus kepada 4 Ribu Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan
-
Emiten Farmasi RI Bangun Pabrik Besar di Australia, Targetkan Jadi Raja Co-Packaging
-
IHSG Berakhir Memerah Imbas Keputusan Suku Bunga The Fed
-
Pembangkit Listrik Utama di Bali Tak Terdampak Banjir Bandang, Tetap Operasi Optimal
-
Menkeu Purbaya Setuju Tambah Bansos Beras 10 Kg Plus Minyak 2 Liter
-
Dibanding Dilebur ke Danantara, Pengamat Sarankan Prabowo Bubarkan Kementerian BUMN
-
Menkeu Purbaya Diingatkan Agar Penindakan Rokok Ilegal Harus Jadi Prioritas
-
Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Erick Thohir: Saya Tidak Tahu!
-
Kemenhub Gelontorkan Rp 3,7 Triliun Buat Sistem Transportasi Atasi Macet di Medan dan Bandung
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif