Menaker Bilang Job Fair Sudah Tidak Perlu Lagi

Suara.com - Era job fair tradisional dengan antrean panjang dan tumpukan CV kertas tampaknya akan segera berakhir.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi memerlukan bursa kerja yang digelar secara tatap muka langsung. Pernyataan berani ini disampaikan Yassierli dalam Kajian Tengah Tahun (KTT) INDEF 2025 via Zoom, Rabu (2/7/2025).

"Kalau ditanya ke saya, 'Perlu gak job fair?'. Kalau hanya untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan, gak perlu!" kata Yassierli.

"Karena sudah ada platform online. Dan sudah ada regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan kepada kami," sambungnya, menekankan efisiensi dan regulasi yang sudah ada.

Sebagai alternatif yang lebih modern dan terintegrasi, Kemnaker tengah serius mengembangkan sebuah proyek platform ambisius bernama 'SIAPkerja'. Platform milik pemerintah ini diklaim akan menyediakan berbagai kebutuhan krusial bagi para pencari kerja dan perusahaan, jauh melampaui sekadar informasi lowongan.

"Ini ekosistem yang ada di kami, jadi kita punya platform yang sedang kita kembangkan, besar juga, namanya SIAPkerja. Di situ labor market information system," tutur Yassierli.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu berharap platform ini nantinya bisa benar-benar terintegrasi penuh. "Jadi, semua orang memiliki akun di SIAPkerja. Dia bisa memonitor pelatihan apa yang bisa dia ambil, dia bisa memonitor peluang kerja apa, dia bisa melihat juga program-program yang dimiliki oleh perusahaan, sejauh mana dia bisa terlibat," jelas sang menteri.

Inovasi SIAPkerja tidak hanya berhenti pada fungsi penghubung. Yassierli juga mengungkapkan ambisi Kemnaker untuk memanfaatkan data yang terkumpul dari platform ini. "Kami juga, ketika platform itu jalan, kita bisa melakukan analisis, prediktif, kognitif ke depan sehingga itu bisa membantu kita dalam pengambilan kebijakan ke depan," tandasnya.

Dengan demikian, SIAPkerja diharapkan tidak hanya menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi juga instrumen strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Jawab Keraguan SDM Kopdes Merah Putih, Kemenkop Gandeng Kemnaker