Syarat Pencairan BSU Rp 600.000 di Kantor Pos

Suara.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp600.000 bisa dicairkan melalui kantor pos. Syarat menerima BSU di kantor pos pun sangat mudah. Pencairan lewat kantor pos ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi segala kalangan yang berhak menerima BSU.

Kendati demikian, untuk mencairkan BSU di kantor pos, Anda tidak bisa serta – merta datang ke lokasi. Sebaliknya, Anda harus mengunduh aplikasi Pospay terlebih dahulu kemudian melakukan registrasi sebelum bantuan dapat dicairkan. Untuk mencairkan BSU di kantor pos, unduh Pospay dengan langkah – langkah berikut.

1. Download aplikasi Pospay melalui Play Store atau App Store

2. Klik tombol berwarna oranye di bagian kanan bawah

3. Klik logo Kemnaker

4. Setelah muncul kolom jenis bantuan, pilih BSU

5. Lakukan verifikasi e-KTP

6. Lengkapi data diri sesuai kolom yang diminta lalu klik Lanjutkan

7. Sistem akan melakukan verifikasi otomatis sehingga apabila NIK sesuai dengan data penerima BSU maka Anda akan memperoleh QR Code

Baca Juga: Pemberian Bansos dan BSU Rp600 Ribu Berlanjut Usai Juli 2025?

8. Gunakan QR Code untuk mencairkan dana di kantor pos

Untuk diketahui, apabila verifikasi dinyatakan gagal, maka artinya NIK Anda belum terdaftar sebagai penerima BSU. Bisa jadi masih dalam tahap verifikasi data oleh Kemnaker, atau profil gaji tak sesuai dengan kriteria penerima BSU.

Seperti diketahui,  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan keterangan alasan BSU belum cair bai sebagian pekerja. Dia melanjutkan, BSU tahun ini menargetkan 17 juta pekerja sehingga pemerintah memerlukan waktu untuk menyelesaikan penyaluran. Setiap pekerja penerima BSU akan mendapatkan transfer dana Rp600.000. Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip kehati – hatian dalam penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran.

Pemerintah akan menyalurkan BSU secara bertahap. Pada tahap I, ada 3,69 juta pekerja sasaran yang akan menerima bantuan tersebut. Saat ini, bantuan sudah disalurkan kepada 2,4 juta pekerja. Sementara sisanya masih dalam proses. Pada tahap II BSU akan menysar 4,5 juta pekerja yang saat ini datanya masih diverifikasi.

Yassierli menambahkan, selain pekerja yang harus melengkapi seluruh persyaratan agar bisa dipastikan sesuai kriteria penerima BSU, pemerintah juga menghadapi isu besar lain yakni terkait anggaran yang belum direncanakan dari awal tahun. Namun, diharapkan dengan BSU daya beli masyarakat akan meningkat sehingga memutar perekonomian.

Meski penyaluran masih dalam proses, Anda juga perlu memahami cara mengatasi BSU yang tak kunjung cair meskipun Anda berhak menerimanya. Pertama Anda harus mengecek terlebih dahulu apakah Anda termasuk calon penerima dengan mengunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Login dengan memasukkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.

Apabila data diri tidak ditemukan namun tertulis keterangan tambahan bahwa data tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi, maka yang perlu dilakukan adalah update nomor rekening. Caranya klik Update Rekening Disini.

Namun, apabila dalam data Anda tertulis Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) maka besaran gaji Anda berada di atas ambang batas penerima.

Penyebab kegagalan memperoleh BSU sebenarnya ada banyak faktor. Sebagian bisa dicarikan solusinya. Secara umum penyebab gagal dapat BSU adalah lima faktor berikut.

1. Bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP.

2. Bukan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) dari BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

3. Menerima gaji atau upah lebih dari Rp 3,5 juta per bulan atau melebihi upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/MUK).

4. Memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

5. Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni