Menteri PU: Sampai Detik Ini Kami Surat Kami Belum Dibalas Sri Mulyani

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengeluh di hadapan anggota DPR karena tidak digubris Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meminta tambahan anggaran untuk sisa tahun ini.

Keluhan itu disampaikan Dody saat memaparkan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 kepada Komisi V DPR RI.

"Kami udah mengusulkan total Rp5 trilliun tapi sampai detik ini surat permohanan kami belum dijawab oleh Sri Mulyani jadi kami belum bisa menyampaikan dalam ini. Nanti kami bersurat kembali kepada bapak," katanya dalam rapat bersama Komisi V, Gedung DPR, Rabu (9/7/2025).

Kata dia, tambahan anggaran ini untuk pembangunan jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) dan pembangunan sekolah rakyat yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Khusus untuk Inpres Jalan Daerah, mohon izin, kami sudah mengusulkan total Rp 5 triliun," katanya.

Tidak hanya itu, Menteri PU juga melaporkan tambahan anggaran untuk tahun ini. Adapun, Kementerian PU tambahan anggaran Rp12,5 triliun dari total anggaran sebelumnya Rp73 triliun.

"Tahun anggaran 2025 perubahan anggaran dari Rp73 triliun menjadi Rp86 triliun yang fokusnya adalah menyelesaikan komitmen lama dan beberapa tambahan tugas dari Presiden melalui Inpres itu Inpres sekolah rakyat dan inpres irigasi. 12,5 triliun penambahannya," bebernya.

Dia juga meminta persetujuan Komisi V guna penambahan anggaran sebesar Rp 68,88 triliun untuk tahun 2026. Sebelumnya pagu indikatif Kementerian PU untuk tahun 2026 ada di angka Rp 70,86 triliun.

Dengan permintaan tambahan tersebut, maka pagu kebutuhan Kementerian PU untuk tahun 2026 sebesar Rp 139,74 triliun bisa terpenuhi.

Baca Juga: Sukses Gelar Webinar Peringati Hari Air Sedunia, Kementerian PU Mengejawantahkan Asta Cita Presiden

“Sebagian untuk program teknis Rp 65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp 3,6 triliun,” bebernya.

Lalu, ada alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp 2,49 triliun.

Rinciannya untuk dukungan teknis Balai sebesar Rp 3,51 triliun, sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp 0,01 triliun, kegiatan baru Rp 17,62 triliun dan PDN dan PLN senilai Rp 2,26 triliun.

Sedangkan untuk program dukungan manajemen, dari usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebesar Rp 2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 0,76 triliun untuk belanja non operasional.

Sementara itu, Kementerian PU per 7 Mei 2025 memiliki pagu efektif sebesar Rp 73,76 triliun. Meski demikian, realisasi per 9 Juli disebut Dody masih rendah. Untuk realisasi keuangan baru mencapai 33,85 persen sementara realisasi fisik baru mencapai 29,21 persen.

Realisasi ini turun dibandingkan realisasi per Juli tahun 2024, di mana progres realisasi saat itu adalah 27,74 persen untuk keuangan dan 34,38 persen untuk fisik.

“Semuanya karena di semester pertama kita agak sedikit terhambat, karena masalah politik anggaran, tapi kami masih optimis di Desember 2025 kami bisa mencapai 93 persen untuk keuangan dan lebih dari 90 persen untuk fisik,” tandasnya.

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sebelumnya menyoroti koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal pembangunan jalan. Menurutnya, jalan nasional dan jalan daerah sebenarnya merupakan satu kesatuan jaringan yang seharusnya tidak terkotak-kotak secara sektoral.

"Sebenarnya jaringan jalan itu sulit kita pisahkan. Ini hanya soal ego sektoral saja," ujar Lasarus.

Dia pun menyarankan agar kemampuan keuangan daerah saat ini sangat terbatas karena minimnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur. Oleh karena itu, intervensi pusat lewat inpres sangat penting untuk memperbaiki kondisi jalan daerah.