Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini tengah berada di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi lanjutan.
Negosiasi ini krusial menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif dagang sebesar 32 persen untuk produk-produk Indonesia.
Indonesia termasuk dalam 12 negara yang diberikan tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025 untuk menyelesaikan isu tarif ini. Sri Mulyani berharap negosiasi yang sedang berlangsung dapat membuahkan hasil yang lebih baik bagi Indonesia.
"Kami bersama kementerian terkait, Pak Menko sekarang sedang pergi ke AS. Beberapa langkah-langkah yang selama ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga dengan pemerintah AS, akan terus kita bahas," ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPD RI, Rabu (9/7/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa poin-poin pembahasan dalam negosiasi lanjutan ini mencakup kekhawatiran AS terkait tarif dan hambatan non-tarif, serta keinginan AS agar Indonesia melakukan investasi di sana. Pemerintah Indonesia terus menyusun strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan penawaran tambahan.
"Menyangkut concern mereka tarif, non-tariff barriers maupun mereka juga di suratnya itu mengundang investasi Indonesia di sana yang nanti juga dibutuhkan. Jadi saat ini kami dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya terus mengorganisir langkah-langkah apa yang perlu untuk kita tetap bisa memberikan tambahan-tambahan. Diharapkan tetap pada awal Agustus kita bisa dapatkan term yang lebih baik," tegas Sri Mulyani.
Meskipun tensi dagang meningkat, Sri Mulyani menekankan bahwa negosiasi belum gagal. Waktu yang tersisa akan dimanfaatkan secara maksimal untuk pembahasan lanjutan. "Kan sedang dalam pembahasan, jadinya (nanti) kita lihat ya," imbuhnya.
Sri Mulyani juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Hal ini berarti pemerintah terus menjaga hubungan antarnegara berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. "Ya kita seimbang saja kan dari sisi hubungan kita dengan AS pasti ada, dari sisi investasi, perdagangan, dari sisi strategis, tapi Indonesia juga membuka hubungan dengan semua pihak," pungkasnya.
Baca Juga: Mensesneg Pastikan Indonesia Masih Negosiasi Sebelum Deadline Tarif Trump Berlaku 1 Agustus
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar
-
Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
-
Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama
-
Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel
-
Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal
-
Isu Penggeledahan Kejati, Menteri Dody Tegaskan Transparansi APBN di Kementerian PU
-
Ketahanan Energi RI Naik Jadi Hampir 30 Hari, Bahlil: Target 1 Bulan Segera Tercapai
-
Pasar Global Makin Ketat, KKP Dorong Transparansi Rantai Pasok Ikan
-
JK Ngotot Harga BBM Naik, Wihadi DPR: Jangan Bikin Pemerintah dan Rakyat Jadi Sulit