Komisi IX DPR: Penguatan Jaminan Pensiun Butuh Pembaruan Regulasi dan Dukungan Lintas Sektor

"Isu kemampuan finansial ini jadi tantangan tersendiri. Banyak dari mereka yang penghasilannya terbatas, sehingga menabung untuk hari tua bukan menjadi prioritas," ujar Dyah.

Dyah juga menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem asuransi akibat sejumlah kasus gagal bayar seperti Jiwasraya dan Asabri, yang turut memperburuk partisipasi masyarakat dalam program jaminan pensiun.

Ia menilai perlu adanya kampanye literasi dan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga didorong memberikan insentif kepada pekerja informal, seperti menambahkan Rp20.000 untuk setiap Rp20.000 iuran peserta.

"Sektor informal kita sangat besar dan didominasi oleh pekerja dengan penghasilan rendah," jelasnya.

Dyah menyarankan agar skema iuran dibuat fleksibel, seperti opsi pembayaran bulanan atau triwulanan, disesuaikan dengan kondisi fluktuatif sektor informal.

Menurutnya, pembangunan sistem jaminan pensiun menjadi semakin mendesak seiring tren demografi menuju masyarakat menua. Ia mencontohkan negara-negara seperti Jepang dan Eropa yang telah lebih dari seabad menjalankan sistem pensiunnya.

"Kita akan menghadapi struktur penduduk menua dalam 20-30 tahun ke depan. Saat ini ada sekitar 33 juta lansia, dan diperkirakan akan mencapai 65 juta pada 2045. Tanpa sistem yang kuat, beban ekonomi terhadap generasi produktif akan sangat berat," ujarnya.

Dyah menutup dengan penekanan pentingnya kolaborasi dari sisi literasi publik, insentif, hingga dukungan fiskal dan regulasi.

"Kalau tidak disiapkan sejak sekarang, risiko sosial dan ekonomi di masa depan akan sangat besar. Harapannya semakin banyak masyarakat yang mulai menabung dan menyadari pentingnya jaminan hari tua sebagai bagian dari perlindungan sosial jangka panjang," tutup Dyah. (Antara) ***

Baca Juga: Beri Jaminan Tenaga Kerja Program MBG, BGN Gandeng BPJS Ketenagakerjaan