Suara.com - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) mengungkapkan biang kerok terjadinya beras oplosan di masyarakat. Menurut Perpadi, beras oplosan terjadi karena memang kondisi industri pangan yang kian menantang.
Pengurus Perpadi, Tommy Gunawan, mengatakan memang benar jika adanya 212 merek beras oplosan, maka harus disikapi dengan serius dengan pemerintah maupun semua pihak.
"Tapi kita juga harus jujur, bahwa yang namanya oplosan itu muncul bukan semata karena niat curang, melainkan juga karena tekanan harga pasar dan kondisi pasokan yang tak ideal. Saat harga beras mahal dan stok langka, pengusaha dihadapkan pada dilema, bertahan atau kolaps," ujarnya kepada wartawan yang dikutip, Selasa (15/7/2025).
Tommy menilai, penyebab dari keragaman mutu beras tidak bisa dilihat sebagai kesengajaan untuk mengoplos, tetapi harus ditelusuri dari sumber awalnya.
"Pak Menteri (Mentan Amran) bilang ini beras oplosan, tapi seharusnya kita bedakan antara pelanggaran niat dan pelanggaran akibat sistem. Di penggilingan, kami menerima padi dari berbagai daerah dan jenis. Petani di Sumatera saja menanam lebih dari sepuluh jenis bibit. Di Jawa, beda lagi. Jadi kalau hasil beras tak seragam, itu bukan serta-merta bentuk manipulasi," katanya.
Tommy menuturkan, publik tidak bisa langsung mengeneralisasi temuan tersebut sebagai bentuk penipuan oleh pelaku penggilingan. Ia menegaskan, selama ini penggilingan padi banyak berada dalam posisi sulit, ditekan oleh harga, tergantung pada pasokan dari tengkulak, dan dibatasi oleh regulasi yang kerap berubah-ubah.
Sebagian besar pabrik menerima pasokan gabah dari berbagai wilayah melalui jalur tengkulak atau perantara. Di sinilah letak masalah yang jarang dibicarakan secara terbuka, keterbatasan suplai dan keragaman jenis gabah menyebabkan hasil penggilingan tidak bisa diseragamkan secara mutlak.
"Dalam kondisi kelangkaan, pabrik terpaksa menerima gabah dari mana saja. Kalau ada lima jenis gabah yang datang sekaligus ke pabrik, maka hasilnya pasti beragam. Bukan karena niat buruk, tapi karena sistem distribusi kita memang belum tertata," tegas Tommy.
Tommy meminta Menteri Pertanian untuk melihat peran tengkulak dalam rantai pasok beras nasional. Menurutnya, para tengkulak inilah yang memegang kendali penting atas kualitas dan sumber pasokan gabah yang masuk ke penggilingan.
Baca Juga: Ahli Ungkap Cara Gampang Bedakan Beras Oplosan dengan Kasat Mata
Namun selama ini, posisi mereka nyaris tidak pernah masuk dalam evaluasi kebijakan pangan nasional.
"Kalau pemerintah serius ingin benahi mutu beras, jangan berhenti di pabrik. Tengkulak harus ikut disorot. Mereka yang mengatur jalur gabah dari petani ke penggilingan. Tanpa kontrol di titik itu, hasil akhirnya tetap tak bisa dijamin," katanya.
Tommy juga meminta pemerintah untuk tidak menyudutkan industri penggilingan padi secara sepihak. Ia berharap ada pendekatan yang lebih kolaboratif, dengan melibatkan semua pelaku dari petani, tengkulak, penggilingan, hingga pengemasan dalam merumuskan solusi bersama.
"Kami di industri penggilingan bukan musuh negara. Kami bagian dari solusi ketahanan pangan. Kalau ada pelanggaran, tentu harus ditindak. Tapi jangan sampai semuanya disamaratakan tanpa melihat kompleksitas realitas di lapangan," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan produsen-produsen besar yang terduga dalam mengoplos beras dengan memberikan beras medium, tapi dikemas beras premium.
Setidaknya, 212 merek beras disebut tidak memenuhi standar mutu dan takaran, bahkan sebagian di antaranya diduga telah dioplos demi memenuhi klaim sebagai beras premium.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya
-
Laba Emiten Hary Tanoe Terbang 140 Persen
-
Gak Cuma Murah, Minyak Rusia Ternyata 'Jodoh' Buat Kilang Pertamina
-
OJK dan BEI Bongkar Data Pemilik Saham RI, Berharap Genjot Transparansi
-
Produksi Cat Nasional Tembus 1,5 Juta Ton, Pemerintah Soroti Pentingnya Keamanan Produk
-
Cara Perusahaan Asuransi Genjot Penetrasi Layanan
-
Direksi BUMN Karya Dipanggil Dony Oskaria Satu per Satu, Tentukan Nasib Restrukturisasi