Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah berhasil menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 300 triliun di awal tahun 2025. Dana jumbo ini, menurutnya, berhasil diselamatkan dari potensi penyelewengan.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam Sidang Tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
"Pada awal 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp 300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan," ungkap Prabowo di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo merinci, penyelamatan dana ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan efisiensi anggaran. Langkah-langkah yang diambil mencakup pemangkasan pengeluaran untuk dinas luar dan dalam negeri, belanja alat tulis kantor, serta berbagai pos pengeluaran lain yang selama ini dianggap menjadi sumber kebocoran dan korupsi.
"Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar (UUD) kita yaitu Ayat 4 Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia," tambahnya, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar kebijakan, melainkan amanat konstitusi.
Menurut Prabowo, dana Rp 300 triliun yang berhasil diselamatkan ini akan dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintahannya untuk menegakkan hukum demi keselamatan bangsa.
Prabowo secara terbuka mengakui bahwa Indonesia menghadapi realita pahit, yakni kebocoran kekayaan negara dalam skala yang sangat besar, yang ia sebut sebagai net outflow of national wave. Namun, ia tidak ingin terjebak dalam mencari kesalahan masa lalu.
"Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang," tegasnya.
Di bawah kepemimpinannya, Prabowo meminta seluruh jajaran kabinetnya untuk fokus mencari solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi masalah fundamental ini.
Baca Juga: Prabowo: Korupsi di BUMN-BUMD Itu Fakta, Jangan Ditutupi!
"Saya disumpah untuk melaksanakan perintah UUD Republik kita karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah," ujarnya, memberikan komitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam