Pembangunan IKN Bakal Tak Maksimal di Tahun 2026, Pemerintah Hanya Kasih Anggaran Minim

Suara.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut pemerintah masih menganggarkan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada tahun 2026.

Hanya saja, pemerintah hanya memberikan anggaran yang minim untuk pembangunan IKN tersebut.

Bendahara Negara ini mengungkapkan, setidaknya, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 6,3 triliun.

"Rp 6,3 triliun, kalau enggak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, yang dikutip Sabtu (16/8/2025).

Untuk diketahui, Sri Mulyani menuturkan, total alokasi anggaran IKN selama 2022 hingga 2024 mencapai sekitar Rp 75 triliun, termasuk belanja nyata sebesar Rp 5,5 triliun untuk 2022 dan Rp 27 triliun untuk 2023.

Dalam tahap kedua (2025–2029), terdapat tiga sumber pendanaan yaitu APBN, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), dan investasi swasta. Dari APBN, alokasi yang disiapkan adalah Rp 48,8 triliun.

Anggaran IKN untuk 2025 sempat diblokir sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN awal tahun. Namun, Istana memastikan bahwa pemblokiran tersebut tidak berarti anggaran ditiadakananggaran tetap tersedia di Kementerian PU dan Otorita IKN.

Wakil Menteri Keuangan Thomas menyampaikan bahwa total anggaran IKN untuk 2025 adalah Rp 15 triliun, terbagi menjadi Rp 5,89 triliun untuk Otorita IKN dan Rp 9,11 triliun untuk Kementerian PUPR. Ia juga menyebut adanya fleksibilitas, sehingga jumlah ini bisa bertambah melalui diskresi Presiden.

Baca Juga: Siap-siap Dana Perjalanan Bengkak, Anggaran Subsidi BBM Menipis di 2026