Bisnis / Makro
Kamis, 18 September 2025 | 18:21 WIB
Menpora Erick Thohir bicara soal kursi menteri BUMN yang kini kosong. (Suara.com/Bagaskara)

Menjabat pada 2009-2011 di Kabinet Indonesia Bersatu II, Mustafa fokus pada perbaikan tata kelola dan restrukturisasi BUMN.

6. Dahlan Iskan

Dahlan memimpin BUMN pada 2011-2014 dan dikenal aktif melakukan modernisasi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja BUMN.

7. Rini Soemarno

Menjabat dari 2014 hingga 2019 di Kabinet Kerja, Rini menekankan penguatan BUMN strategis dan mendorong inovasi digital.

8. Erick Thohir

Erick Thohir menjabat sejak 2019 hingga 17 September 2025 di Kabinet Indonesia Maju dan Merah Putih. Masa jabatannya ditandai dengan restrukturisasi besar BUMN dan peningkatan profesionalisme sebelum berpindah posisi menjadi Menpora.

Peran dan Tugas Menteri BUMN

Mengutip dari situs resmi BUMN, dijelaskan bahwa Kementerian BUMN memiliki peran penting dalam membantu Presiden mengelola perusahaan milik negara.

Baca Juga: Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Erick Thohir: Saya Tidak Tahu!

Tugas utamanya adalah membina BUMN, baik yang dikendalikan langsung maupun tidak langsung, agar berjalan sesuai aturan dan tujuan nasional.

Fungsi Kementerian BUMN meliputi merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kinerja BUMN, memperkuat sinergi antarperusahaan, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, melakukan restrukturisasi, serta mengembangkan usaha dan infrastruktur bisnis.

Selain itu, kementerian juga mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, memberi dukungan administrasi, mengelola aset negara, dan mengawasi semua kegiatan di lingkungan BUMN.

Semua fungsi tersebut bertujuan agar perusahaan milik negara bekerja lebih profesional dan memberi manfaat maksimal bagi ekonomi Indonesia.

Erick Thohir, dari Menteri BUMN ke Menpora

Erick Thohir saat dilantik menjadi Menpora (Instagram/erickthohir)

Erick Thohir resmi memimpin Kementerian BUMN sejak 23 Oktober 2019 hingga 17 September 2025.

Selama masa jabatannya, Erick dikenal aktif melakukan restrukturisasi BUMN dan memperkuat tata kelola perusahaan milik negara agar lebih profesional dan transparan.

Load More