- Ketua YLKI, Niti Emiliana, menilai insiden keracunan di berbagai daerah adalah indikator bahwa program ini belum siap dilaksanakan.
- Menurutnya, anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat adalah konsumen yang harus dijamin keamanan, kesehatan, dan keselamatannya.
- YLKI mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan secara fundamental. Mulai dari pelatihan, peningkatan standar, hingga jaminan kebersihan sarana prasarana dapur. Niti menegaskan, sistem harus dirombak total dari hulu ke hilir.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi gizi anak sekolah kini diterpa isu serius. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti serangkaian kasus keracunan yang terjadi, dan meminta pemerintah untuk meninjau ulang, bahkan menghentikan sementara operasional program ini.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menilai insiden keracunan di berbagai daerah adalah indikator bahwa program ini belum siap dilaksanakan. Menurutnya, anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat adalah konsumen yang harus dijamin keamanan, kesehatan, dan keselamatannya.
"Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi BOM waktu penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan bagi penerima manfaat," ungkap Niti dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
YLKI mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan secara fundamental. Mulai dari pelatihan, peningkatan standar, hingga jaminan kebersihan sarana prasarana dapur. Niti menegaskan, sistem harus dirombak total dari hulu ke hilir.
"Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat," tegas Niti.
Selain itu, YLKI juga mendesak pemerintah untuk membuka ruang pengaduan masyarakat. Hal ini penting agar keluhan yang masuk bisa menjadi bahan koreksi untuk perbaikan kebijakan MBG ke depannya. Dengan demikian, program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan, tetapi juga memastikan keamanan dan kualitas yang layak bagi anak-anak Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun