Suara.com - Kebijakan penetapan harga gabah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, mulai dari kalangan petani hingga akademisi dan praktisi pertanian. Peneliti sekaligus Pakar Pangan dari Universitas Andalas, M. Makky, menilai bahwa harga gabah saat ini telah memberikan keuntungan yang layak bagi petani serta mendorong tumbuhnya peluang ekonomi baru di wilayah pedesaan.
Makky, yang juga berprofesi sebagai petani, menyebutkan bahwa harga gabah kering panen saat ini mencapai Rp6.500 per kilogram. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
“Harga gabah kering saat ini itu menyenangkan, karena syaratnya tidak banyak, Pak. Yang penting ada gabah dijual, harganya sudah pasti minimal harga pemerintah. Saya bukan pengumpul, tapi sebagai petani saya merasakan langsung kebijakan harga gabah kering di masa pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Makky dalam Diskusi Publik “1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa kabar Ketahanan Pangan?" di Tamarin Hotel, Jakarta, Sabtu (11/10/25).
Makky menambahkan, peningkatan harga tersebut turut mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar sektor pertanian, seperti jasa angkut gabah, penyewaan alat pertanian, hingga tenaga kerja tambahan saat panen raya.
Peningkatan pendapatan petani membuat mereka memiliki kemampuan untuk membayar jasa tambahan, yang pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi di desa.
“Sekarang dari tengah sawah ke tepi saja bisa menyewa ojek untuk mengangkut gabah, jadi tidak perlu mengangkat sendiri. Karna petani menghasilkan lebih dari hasil panennya. Jadi ada profesi baru yakni kuli angkut panen. Kalau dulu, boro-boro mau bayar kuli angkut, modal bertani saja sudah syukur kalau kembali. Sekarang alhamdulillah, walau tidak mewah, tapi ada peluang ekonomi bagi petani untuk bergerak,”tambah Makky.
Menurutnya, kondisi ini juga membuat petani lebih fokus pada efisiensi kerja dan percepatan waktu panen. Dengan adanya kepastian harga yang menguntungkan, petani kini tidak lagi terbebani oleh biaya operasional seperti sewa bajak, bahan bakar, maupun tenaga kerja tambahan.
“Dulu untuk sewa bajak saja mikir harga solar, ongkos, dan lain-lain. Sekarang petani mikirnya bagaimana cepat selesai panen supaya bisa jual gabah lagi,” kata Makky.
Makky menegaskan, perubahan pola pikir ini menjadi tanda positif bahwa petani mulai berorientasi pada produktivitas dan ketepatan waktu, bukan sekadar bertahan dari biaya tanam.
“Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga gabah di masa pemerintahan Presiden Prabowo telah memberikan insentif nyata bagi peningkatan efisiensi dan daya saing sektor pertanian,”ucap Makky.
Baca Juga: Janji Usut Kasus Beras Oplosan, Kapolri: 25 Pemilik Merek Sudah Diperiksa, Sampel Segera Diuji Lab
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan petani memperoleh keuntungan yang wajar dan berkeadilan.
“Kebijakan HPP gabah Rp6.500 ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani. Harga ini kami tetapkan agar petani tidak hanya menutupi biaya produksi, tetapi juga mendapatkan margin keuntungan yang layak. Dengan begitu, semangat bertani tumbuh kembali, produksi meningkat, dan kesejahteraan petani ikut naik,” ujar Amran.
Amran mengatakan pemerintah juga terus mengawal implementasi kebijakan ini di lapangan agar harga tidak jatuh di bawah HPP. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memastikan rantai distribusi berjalan dengan baik.
“Dengan dukungan kebijakan harga yang berpihak serta pengawasan yang konsisten, pemerintah berharap sektor pertanian terus tumbuh kuat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Terbukti dari stok pangan kita di tahun 2025 tertinggi sepanjang sejarah bahkan produksi beras kita meningkat signifikan,” tutup Mentan Amran.***
Berita Terkait
-
Kinerja Kementan Bikin Publik Optimis Pangan Nasional Aman, Swasembada di Depan Mata
-
Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah
-
Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan
-
Perencanaan dan e-RDKK yang Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi di Aceh
-
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Makin Transparan, Kementan Pastikan Tepat Sasaran
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN