Suara.com - Indonesia menatap masa depan pangan dengan optimisme. Berbagai capaian sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan hasil yang nyata, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Peneliti Litbang Kompas, Agustina Perwanti, mengungkapkan bahwa publik memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah di bidang pangan, khususnya setelah capaian produksi padi nasional yang meningkat signifikan.
“Berdasarkan data yang kami peroleh, produksi padi sudah meningkat hingga 34 juta ton pada bulan ini, dan hal ini cukup mendapat apresiasi dari publik,” ujar Agustina di Jakarta, Jumat(10/10/25).
Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam program ketahanan pangan mencapai 61,5 persen. Dari angka tersebut, 4,8 persen menyatakan sangat puas dan 56,7 persen cukup puas. Sedangkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) lebih tinggi dengan angka 71,5 persen.
“Publik melihat ada keseriusan dari pemerintah dalam menangani program pangan. Dukungan anggaran yang cukup besar, mencapai lebih dari Rp130 triliun sepanjang tahun ini, juga menjadi indikator nyata komitmen pemerintah,” tambah Agustina.
Meski demikian, ia menegaskan masih ada sejumlah tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, secara umum, hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengapresiasi langkah-langkah konkret pemerintah, khususnya Kementan.
Bersamaan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Lilik Soetiarso, menilai capaian swasembada pangan saat ini merupakan hasil dari kerja terintegrasi lintas lembaga dan kementerian. Dengan komitmen kuat pemerintah di bawah arahan Presiden dan Mentan Amran tren positif produktivitas padi menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian pangan nasional.
“Kita melihat konsistensi pemerintah, mulai dari kebijakan, regulasi, infrastruktur hingga dukungan institusi, semuanya mengarah pada tujuan swasembada pangan. Dukungan anggaran besar dan koordinasi lintas sektor menunjukkan keseriusan pemerintah,”kata Lilik.
Tidak hanya itu, Prof. Lilik juga menyoroti salah satu program pertanian yang sangat dirasakan masyarakat yakni peluncuran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan hasil panen petani melalui bantuan pangan, yang terbukti mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan di lapangan.
Baca Juga: Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah
Lebih lanjut, Prof. Lilik menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada upaya mempertahankan swasembada, tetapi juga pada langkah besar menuju kedaulatan pangan nasional 2045.
Untuk itu sangat penting melakukan upaya untuk meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian seperti penguatan infrastruktur pangan, sistem distribusi yang efisien, serta ekosistem pertanian yang berkelanjutan perlu terus diperkuat secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Swasembada pangan ini adalah hasil kerja bersama yang perlu dijaga, namun target jangka panjang kita adalah kedaulatan pangan. Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara,” ujarnya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan sebelumnya mengatakan percepatan capaian swasembada pangan tidak terlepas dari kerja keras para petani di seluruh Indonesia dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional.
Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa bulan September 2025 mencatat deflasi beras sebesar 0,13 persen, pertama kalinya dalam lima tahun terakhir di musim paceklik. Kondisi ini menandakan ketersediaan beras nasional yang cukup dan harga di tingkat konsumen yang tetap terkendali.
“Stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,8 juta ton, dan akan ada tambahan satu juta ton untuk operasi pasar. Ini menandakan pangan kita aman, bahkan berlebih. Alhamdulillah,” tutup Amran.***
Berita Terkait
-
Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah
-
Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan
-
Perencanaan dan e-RDKK yang Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi di Aceh
-
Pertamina Siapkan Kualitas SDM Pelopor Ketahanan Pangan dan Transisi Energi
-
Bukti Ketangguhan Pangan Nasional: Ekspor Pertanian Januari-Agustus 2025 Melonjak 38,25 Persen
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
Terkini
-
Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi pada Perdagangan Pekan Ini, Apa Pemicunya?
-
Air Minum Bersih untuk Semua: Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Lewat Waralaba Inklusif
-
Airlangga: Stimulus Ekonomi Baru Diumumkan Oktober, Untuk Dongkrak Daya Beli
-
Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan
-
Belajar Kasus Mahar 3 M Kakek Tarman Pacitan, Ini Cara Mengetahui Cek Bank Asli atau Palsu
-
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Penguatan Ekosistem Pekerja Kreatif di Konferensi Musik Indonesia 2025
-
Kementerian ESDM Akan Putuskan Sanksi Freeport Setelah Audit Rampung
-
Indonesia Tambah Kepemilikan Saham Freeport, Bayar atau Gratis?
-
Kripto Bisa Sumbang Rp 260 Triliun ke PDB RI, Ini Syaratnya