- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikukuh menolak menggunakan APBN emoh untuk membayar utang Whoosh pakai APBN.
- Pemerintah China sendiri langsung menyindir Menkeu Purbaya.
- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya berfokus pada indikator keuangan.
Suara.com - Polemik pembayaran utang Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh semakin memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikukuh menolak menggunakan APBN.
Menanggapi permintaan Indonesia untuk merestrukturisasi utang, Pemerintah China akhirnya angkat bicara, menekankan bahwa proyek tersebut harus dinilai dari manfaat publik, bukan sekadar keuntungan ekonomi semata.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya berfokus pada indikator keuangan.
"Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan," kata Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, seperti dilansir Antara, Selasa (21/10/2025).
Pernyataan dari Beijing ini muncul di tengah ketegasan Menkeu Purbaya yang sebelumnya menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menanggung utang Whoosh, dengan alasan Danantara menerima dividen BUMN yang cukup besar.
Guo Jiakun menyebut, proyek Whoosh yang telah beroperasi selama dua tahun menunjukkan kinerja yang positif dan stabil. Ia mengklaim manfaat ekonomi dan sosialnya terus dirasakan.
"Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api," tegasnya.
China menyatakan kesiapan untuk terus bekerja sama dengan Indonesia guna memastikan pengoperasian Whoosh berjalan lancar dan berkualitas tinggi, sehingga proyek ini dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan konektivitas.
Baca Juga: Viral Momen Purbaya Yudhi Sadewa Diduga Dicuekin Menteri Lain Saat Sidang Kabinet
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Disorot Pemeringkat Internasional, Purbaya Klaim MBG dan Koperasi Tak Bebani Fiskal
-
1.108 Agen BRILink Jangkau Desa-desa di Klaten, Perputaran Uang Tembus Rp1,13 Triliun
-
Tekan Beban Bunga Utang, BI Akan Naikkan Remunerasi Dana Pemerintah
-
Menkeu Akui Pelemahan Rupiah Bikin Keuntungan Perajin Tahu-Tempe Tergerus
-
Rupiah Tembus Rp18.036 per Dolar dan IHSG Anjlok, Purbaya Ungkap Kendala Terbesar Pemerintah
-
Dasco Ungkap 'Dua Jurus Pamungkas' Kuatkan Rupiah yang Disepakati Gubernur BI dan Menkeu Purbaya
-
Menkeu Purbaya Tegaskan Rupiah Stabil Bisa Ringankan Beban Pedagang Tahu Tempe dan Rumah Tangga
-
Nama Chatib Basri Muncul di Tengah Tekanan Rupiah, Istana Tegaskan Tak Ada Reshuffle
-
Oktober 2026 Ini Pemerintah Siapkan Wajib Halal Nasional, Ini Dampak Bagi UMKM, Bisnis, dan Konsumen
-
Gubernur BI Ungkap 2 Strategi yang Disiapkan untuk Stabilkan Rupiah