Nasib BBM SPBU Swasta Masih Belum Final, ESDM Sebut BU-Pertamina Masih Negosiasi

Suara.com - Ketersedian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih belum kepastian hingga saat ini.

Sebab, antar badan usaha (BU) dengan PT Pertamina (Persero) masih melakukan negosiasi untuk pemenuhan bahan bakar murni atau base fuel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menjelaskan saat ini masih ada tiga BU yang masih melakukan negosiasi, yaitu Vivo, APR, dan AKR.

Namun, dia tengah menunggu hasil dari negosiasi tersebut.

"Ya, sebenarnya semua sudah sekarang. Sudah bernegosiasi. Kalau sebelumnya kan ada yang belum tuh, yang belum itu sekarang sudah bernegosiasi." ujarnya saat ditemui di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurut Laode, ESDM tidak mau mengumbar-umbar informasi yang masih kabur dari negosiasi tersebut. Ia bilang, jika memang sudah ada kesepakatan, baru ESDM akan mengumumkan ketersediaan BBM.

"Karena kita nggak mau announce dulu kalau kayak kemarin kan sudah diomongin, nggak taunya ada kendala lagi. Jadi ini biar jalan dulu, nanti begitu kita sampaikan," ucapnya.

Laode menambahkan, saat ini kapal-kapal yang mengangkut base fuel masih tengah berada di jalan menuju tanah air. Adapun, base fuel yang disediakan Pertamina juga akan sesuai dengan permintaan BU, yaitu tanpa etanol.

"Secara kualitas kita tetap sama, base fuel tanpa etanol sesuai keinginan BU swasta," imbuhnya.

Baca Juga: Pemerintah Wajibkan BBM dengan Campuran E10 Mulai 2027

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyinggung kelangkaan BBM di SPBU swasta.

Bahlil menegaskan bahwa Indonesia memiliki aturan bagi badan usaha yang menjalankan bisnisnya. 

"Sekarang mulai menyangkut BBM. BBM ada yang bilang, Pak, yang ini habis, Pak. Yang ini habis, Pak. Loh, ini impor, ini ada negara. Ini ada negara hukum. Ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 UUD 45 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," tegasnya.