- Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi sorotan nasional pada Senin (17/11/2025) karena menolak kebutuhan ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Penolakan tersebut terjadi dalam konsolidasi internal SPPG Kabupaten Bandung.
- Cucun mengusulkan mengganti ahli gizi dengan lulusan SMA bersertifikasi tiga bulan.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, tiba-tiba menjadi sorotan nasional menyusul rekaman video yang viral di media sosial pada Senin (17/11/2025).
Video tersebut menangkap momen ketika Cucun melontarkan pernyataan keras yang menolak kebutuhan tenaga profesional ahli gizi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kontroversi ini tidak terjadi tanpa sebab. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologi kejadian ini berpusat pada sebuah acara konsolidasi internal yang dihadiri oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung.
Kronologi Anggota DPR Cucun Singgung Ahli Gizi MBG
Agenda Acara: Peristiwa ini bermula dalam forum konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung, sebuah kegiatan yang bertujuan mematangkan pelaksanaan program gizi di tingkat daerah.
Munculnya Usulan Ahli Gizi: Dalam forum tersebut, seorang ahli gizi yang hadir menyampaikan masukan profesional kepada pemerintah. Esensi usulan tersebut adalah agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat secara resmi menjalin kerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk memastikan standar kualitas dan pendampingan yang tepat dalam menjalankan program MBG.
Reaksi Keras Cucun: Masukan yang seharusnya diterima sebagai pandangan profesional justru ditanggapi secara emosional dan penolakan mentah-mentah oleh Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam rekaman yang beredar, Cucun menyampaikan penolakannya dengan nada tinggi.
Kutipan Kontroversial: Cucun secara eksplisit menyatakan bahwa keahlian profesional di bidang gizi tidak diperlukan. Ia bahkan menuding profesi tersebut tidak lagi relevan, melontarkan ucapan yang sangat menyinggung:
"Tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi. Yang penting adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu orang-orang seperti kalian yang merasa sombong."
Baca Juga: Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Kembali Terjadi, BGN Janji Benahi Sistem Pengawasan
Rencana Perubahan Kebijakan: Penolakan tersebut diikuti dengan rencana tindak lanjut yang akan ia bawa ke ranah legislatif dan eksekutif. Cucun menyatakan bahwa ia akan segera mengadakan rapat dengan BGN dan akan berusaha mengubah diksi resmi dari 'Ahli Gizi' menjadi 'tenaga yang menangani gizi'. Ia juga menjanjikan, "Nanti saya akan selesaikan di DPR."
Alternatif Solusi Kilat: Sebagai pengganti tenaga profesional, Cucun mengusulkan solusi yang dianggap instan dan lebih efisien biaya. Ia menyarankan agar Kepala Dinas Kesehatan setempat melatih lulusan SMA yang cerdas (fresh graduate) selama tiga bulan saja, kemudian memberikan sertifikasi melalui BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) agar mereka bisa menjadi "tenaga yang mengawasi gizi".
Penegasan Anggaran dan Pengawasan: Menutup pernyataannya, Cucun menekankan bahwa sumber pendanaan MBG adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Sehingga, ia wajib menjalankan fungsi pengawasan dan audit (pos audit) terhadap mitra pelaksana, KSPPG, dan tenaga pengawas gizi yang direkrut, sebagai upaya untuk mencegah problematika atau penyimpangan dana publik.
Pernyataan Cucun, yang merupakan Wakil Ketua DPR, menjadi viral dan memicu perdebatan luas di kalangan praktisi kesehatan dan publik mengenai standar kualitas gizi yang seharusnya diterapkan dalam program yang didanai negara tersebut.
Profil Cucun Ahmad
Cucun Ahmad Syamsurijal, lahir di Bandung pada 8 Oktober 1972, adalah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia memulai kiprahnya dari aktivis NU sebelum kemudian menempati posisi penting di struktur PKB Kabupaten Bandung.
Cucun terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat II.
Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI (membidangi Pertanian, Pangan, Kehutanan, dsb.), setelah sempat berpindah tugas ke Komisi V.
Pengalaman organisasinya yang luas di NU (sejak 1998) dan posisi strategis di PKB Kabupaten Bandung memberikan latar belakang kuat dalam politik lokal maupun nasional.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- 5 Pilihan Mesin Cuci 2 Tabung Paling Murah, Kualitas Awet dan Hemat Listrik
Pilihan
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
Terkini
-
PLN, MEBI, dan HUAWEI Resmikan SPKLU Signature dengan Ultra-Fast Charging dan Split Charging Pertama
-
Harga Cabai Masih 'Pedas', Bapanas Siapkan Intervensi
-
Kemendag Keluarkan Harga Patokan Eskpor Komoditas Tambang, Ini Daftarnya
-
Menkeu Purbaya Resmi Alihkan Dana Desa Rp34,5 T ke Koperasi Merah Putih
-
Pabrik Alas Kaki di Jombang Pakai PLTS, Kapasitas Tembus 3,7 MWp
-
Bisnis Emas BSI Melesat 100 Persen dalam 8 Bulan
-
Pengangguran Menurun, Tapi 50 Persen Tenaga Kerja Masih 'Salah Kamar'
-
Rating Indonesia Turun, Purbaya Serang Balik: Saya Ingin Membuat Reputasi Moody's Jeblok
-
Emiten BFIN Andalkan Program Loyalitas Dongkrak Pembiayaan Mobil Bekas
-
Dalih Purbaya Bikin Defisit APBN Nyaris 3 Persen: Kalau Tidak Kita Bisa Jatuh Seperti 1998