Menkeu Purbaya Pangkas Kuota Produksi Kawasan Berikat Jadi 25%, Akui Banyak Barang Bocor

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memangkas kuota produksi di kawasan berikat dari 50 persen menjadi 25 persen. Ia beralasan kalau keputusan ini dilakukan demi mengoptimalkan ekspor barang.

Menkeu Purbaya bercerita kalau kawasan berikat ditujukan untuk berorientasi pada laju ekspor. Namun ini berubah saat pandemi Covid-19 karena ekonomi global terdampak.

"Kan kawasan berikat harusnya export oriented kan? Dilakukan pengecualian ketika Covid-19 karena global hancur," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/11/2025).

Bendahara Negara menilai kalau kawasan berikat justru harus dipangkas lagi menjadi 0 persen karena kondisi perekonomian mulai normal usai Covid-19.

"Harusnya ketika normal lagi malah harusnya nol. Kita baru turunkan ke 25 persen itu sudah cukup saya pikir," lanjutnya.

Purbaya menilai keputusan ini diberlakukan agar semua perusahaan bisa menjalankan persaingan bisnis yang lebih adil, tak hanya untuk kawasan berikat.

Ia melanjutkan, perusahaan domestik juga perlu diperhatikan agar tidak rugi. Maka dari itu kawasan berikat dikembalikan ke tujuan semula.

Purbaya juga menuding kalau banyak barang dari kawasan berikat malah bocor karena tak sesuai kuota yang telah ditentukan. Ia juga akan memperkuat pengawasan barang-barang dari kawasan tersebut, termasuk dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Jadi kita balikkan ke desain semula saja, dan katanya juga banyak bocor barang-barang dari situ. Jadi kita perkuat barang-barang, pengawasan barang-barang yang keluar dari kawasan berikat. Sekarang kita taruh sistem IT yang lebih canggih di situ. Jadi Bea Cukai kita aktifkan, kita pakai AI," jelasnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Mau Tarik Bea Keluar Batu Bara Tahun Depan

Sekadar informasi, Kawasan Berikat adalah kawasan khusus yang didirikan untuk menimbun dan mengolah barang impor atau dari daerah pabean lain, dengan hasil utamanya ditujukan untuk ekspor.

Fasilitas ini memberikan kemudahan fiskal dan prosedural, seperti penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor untuk mendukung aktivitas bisnis yang berorientasi ekspor.