Wamen ESDM: Investasi Hilirasi Nikel Diproyeksikan Tembus USD 618 Miliar pada 2040

Suara.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi nikel telah membawa perubahan besar terhadap perputaran ekonomi nasional. Sejak pemerintah melarang ekspor bijih nikel (nickel ore) pada 2020, nilai tambah yang tercipta di dalam negeri melonjak tajam dan memperkuat struktur industri nasional.

Berbicara dalam agenda pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Palu, Minggu (7/12/2025), Yuliot memaparkan bahwa hilirisasi menjadi motor penggerak investasi jangka panjang. Bahkan, pada 2040 pemerintah memproyeksikan arus investasi dari rantai industri nikel dapat menembus USD 618 miliar, seiring berkembangnya ekosistem baterai dan kendaraan listrik global.

“Program hilirisasi diproyeksikan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan PDB dan nilai ekspor secara signifikan,” ujar Yuliot dalam sambutannya, Senin (8/12/2025).

Lonjakan nilai ekspor menjadi bukti nyata. Pada 2017, ekspor nikel dan produk turunannya hanya menyentuh USD 3,3 miliar. Namun pada 2024, angkanya melesat lebih dari sepuluh kali lipat menjadi USD 33,9 miliar. Yuliot menyebut capaian tersebut sebagai hasil langsung dari industrialisasi mineral dan komitmen pemerintah menjaga rantai pasok strategis di dalam negeri.

“Hilirisasi adalah strategi kemandirian bangsa dan pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Nilai tambah harus kita kunci di dalam negeri,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot turut mengapresiasi pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel, yang terdiri dari lima daerah utama: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Kelima provinsi ini menjadi pusat produksi nikel nasional, menyumbang mayoritas dari total 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Indonesia.

Sementara itu, industri pengolahan dalam negeri kian berkembang dengan keberadaan 79 smelter beroperasi, 74 dalam tahap konstruksi, dan 17 dalam proses perizinan.

Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, mengatakan forum tersebut berfungsi sebagai kanal komunikasi bersama antara daerah penghasil nikel dan pemerintah pusat.

“Forum ini adalah wadah untuk menyatukan suara wakil rakyat dan memastikan aspirasi daerah penghasil nikel didengar serta diakomodasi dalam kebijakan nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Kewajiban Neto Indonesia Meroket di Kuartal III 2025, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi?

Dengan proyeksi investasi yang masif dan industri yang terus berkembang, hilirisasi nikel dipandang sebagai salah satu pilar transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan pengelolaan sumber daya harus tetap berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.