-
AS tuding RI tarik komitmen dagang yang disepakati Juli 2025
-
RI ingin rumuskan ulang perjanjian, kesepakatan terancam gagal
-
AS sebut RI keras kepala, bandingkan dengan Malaysia yang kooperatif
Suara.com - Pembahasan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan berpotensi gagal setelah Washington menyebut Jakarta menarik kembali sejumlah komitmen penting yang sebelumnya disepakati pada Juli 2025.
Informasi ini pertama kali dilaporkan Reuters, Rabu (10/12/2025), mengutip salah satu pejabat AS yang enggan disebutkan namanya.
“Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli,” ujar pejabat tersebut tanpa merinci komitmen spesifik yang dipermasalahkan.
Pada Juli lalu, kedua negara mencapai kesepakatan dagang yang disebut saling menguntungkan. Indonesia menyatakan siap menghapus tarif lebih dari 99% barang asal AS dan menghilangkan seluruh hambatan non-tarif bagi perusahaan Amerika. Sebagai imbalannya, AS akan menurunkan tarif produk Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%.
Kesepakatan tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli 2025. Trump menyebutnya sebagai “kemenangan besar” bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, hingga manufaktur di AS.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan perbedaan sikap signifikan. Pejabat Indonesia yang terlibat dalam perundingan dilaporkan memberi tahu Duta Besar Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, bahwa Jakarta tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat dan ingin merumuskan ulang perjanjian dagang dari awal.
Pejabat AS menilai langkah tersebut justru akan menghasilkan kesepakatan yang lebih buruk bagi AS dibandingkan perjanjian terbaru yang telah dicapai dengan Malaysia dan Kamboja. Washington juga menilai Indonesia mundur dalam komitmen terkait penghapusan hambatan non-tarif untuk ekspor industri dan pertanian AS serta tindakan pada isu perdagangan digital.
Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut Indonesia “agak keras kepala” dalam proses perundingan, berbeda dengan Malaysia yang dianggap lebih kooperatif setelah menghapus ribuan tarif sehingga memperlancar perdagangan kedua negara.
Ketegangan ini diperkirakan dapat mempengaruhi arah hubungan dagang kedua negara dan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
Baca Juga: Niat Banggakan Presiden Prabowo soal Donasi Bencana, Bobon Santoso Banjir Komentar Pedas
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Tebar Kebaikan Sesama, Ribuan Mitra Gojek Bersihkan Ratusan Masjid di Indonesia
-
BRI Siapkan 175 Bus Gratis bagi Pemudik Lebaran 2026, Pastikan Mudik Lancar dan Aman
-
Peringatan dari Iran: Harga Minyak Dunia Akan Tembus 200 dolar AS per Barel
-
Kementerian ESDM: Pengujian B50 Diprediksi Rampung Maret Ini
-
DPR Sepakat Tunjuk Friderica Widyasari Sari Jadi Ketua DK OJK
-
PLTS Terapung Karangkates Siap Pasok Listrik 100 Ribu Rumah
-
Fenomena Panic Buying BBM Hantui Daerah-daerah, Apa Pemicu dan Dampaknya?
-
OJK: Pasar Saham Domestik Stabil, Asing Masih Beli
-
PLN Salurkan Sambung Listrik Gratis untuk 2.533 Keluarga Prasejahtera Lewat Donasi Pegawai
-
Menko Pangan: Kopdes Merah Putih Tak Akan Batasi Perkembangan Ritel Modern