AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia

Merespons ancaman tersebut, pada Minggu malam Rodríguez mengeluarkan pernyataan yang lebih lunak dengan menawarkan "agenda kerja sama" dengan pihak Amerika Serikat.

Salah satu kejutan terbesar dari kebijakan ini adalah pengabaian Trump terhadap gerakan demokrasi Venezuela yang dipimpin oleh María Corina Machado dan Edmundo González.

Padahal, AS sebelumnya secara konsisten mengakui González sebagai presiden yang sah setelah pemilu tahun lalu.

Trump secara mengejutkan meremehkan Machado, seorang peraih Nobel Perdamaian, dengan menyebut bahwa “Dia tidak mendapat dukungan atau rasa hormat di dalam negeri. Dia wanita yang sangat baik, tetapi dia tidak mendapat rasa hormat.”

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mencoba membela perubahan sikap yang dianggap tidak nyaman secara politik ini dengan alasan realisme.

“Harus ada sedikit realisme di sini,” kata Rubio kepada CBS. Ia berpendapat bahwa transisi menuju demokrasi membutuhkan waktu, namun kepentingan nasional AS harus menjadi prioritas utama saat ini.

AS Incar Minyak dan Emas Venezuela

Gedung Putih tidak menutupi bahwa ambisi utamanya adalah menguasai cadangan minyak Venezuela yang sangat besar serta menyingkirkan pengaruh musuh-musuh AS di kawasan tersebut.

Marco Rubio menegaskan bahwa AS akan mempertahankan embargo minyak sebagai alat tekan untuk memaksa para pemimpin baru Venezuela mematuhi perintah Trump.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Mulai Mendidih Akibat Ulah Trump Kudeta Venezuela

Beberapa poin utama yang ingin dicapai AS melalui dominasi ini antara lain:

• Penghentian Peredaran Narkoba: Memastikan jalur penyelundupan dan aktivitas geng dari Venezuela terhenti.
• Penghapusan Pengaruh Asing: Mengusir kehadiran militer atau intelijen dari Rusia, China, Iran, dan Kuba.
• Keamanan Energi: Mengarahkan industri minyak Venezuela agar tidak lagi menguntungkan "musuh Amerika Serikat" yang secara eksplisit mengarah pada negara-negara yang berlawanan dengan AS, melainkan untuk kepentingan yang sejalan dengan agenda Washington.

Langkah sepihak Trump ini memicu kemarahan di Capitol Hill, terutama dari pihak Demokrat. Mereka mengkritik Trump karena tidak meminta izin Kongres untuk apa yang tampak seperti tindakan perang.

Perwakilan Jim Himes dari Komite Intelijen DPR menyatakan kekecewaannya: “Ya Tuhan, kita ini Amerika Serikat, kan? Kita peduli — atau setidaknya dulu kita peduli — tentang norma-norma demokrasi. Dulu kita peduli dengan gagasan bahwa rakyat seharusnya memiliki sedikit hak untuk menentukan siapa yang memerintah mereka.”

Para ahli juga memperingatkan risiko besar jika AS mencoba "menjalankan" Venezuela tanpa sumber daya yang memadai untuk memerintah secara benar.

Mantan Duta Besar AS untuk NATO, Ivo Daalder, mencatat adanya ketimpangan antara tujuan besar yang ditetapkan dengan sarana yang dikerahkan. Hal ini dikhawatirkan akan memicu ketidakstabilan sipil dan bencana politik bagi Trump di masa depan.