- Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, memperingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional Indonesia.
- Krisis Venezuela terkait minyak bumi menjadi alarm bagi Indonesia mengenai kerentanan sektor energi nasional.
- Kedaulatan energi merupakan fondasi ketahanan nasional yang menuntut tata kelola kuat dan diversifikasi segera.
Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, memberikan peringatan keras terkait pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Hal ini menyusul krisis di Venezuela yang kembali memicu gejolak internasional, khususnya pada sektor minyak bumi.
Ia menilai bahwa dinamika yang terjadi di Venezuela merupakan alarm bagi Indonesia untuk segera membenahi sektor energi agar tidak rentan terhadap dampak tidak langsung yang bisa menjalar hingga ke kawasan Asia.
"Terlepas dari faktor politik dan lainnya, saya kira yang paling penting bagi Indonesia adalah memperkuat ketahanan energi kita sendiri. Krisis di Venezuela tentu berpotensi berdampak ke Asia, termasuk Indonesia,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (5/1/2026).
"Apalagi motif utama dari konflik dan tekanan internasional terhadap Venezuela sejak lama tidak bisa dilepaskan dari persoalan minyak," katanya menambahkan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa situasi di Venezuela membuktikan bahwa energi bukan lagi sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan telah menjadi instrumen geopolitik yang menentukan stabilitas suatu bangsa.
Lebih lanjut, ia menjabarkan tiga pelajaran penting dari krisis tersebut.
Pertama, kekayaan cadangan energi yang besar tidak otomatis menjamin kedaulatan jika tidak dibarengi dengan tata kelola yang kuat dan diversifikasi sektor.
Kedua, ketergantungan energi yang tinggi dapat menjadi celah bagi masuknya intervensi ekonomi dan politik dari pihak luar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memastikan kebijakan energi nasional tetap independen dan tidak mudah terdikte oleh dinamika global.
Baca Juga: China soal Serangan AS ke Venezuela: Tak Ada Negara yang Berhak Jadi 'Polisi Dunia'
Ketiga, ia menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah bagian inti dari strategi ketahanan nasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga stabilitas politik.
Ratna meminta pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dan tidak bersikap reaktif dalam menghadapi potensi krisis energi di masa depan.
Menurutnya, kedaulatan sebuah negara sangat bergantung pada sejauh mana negara tersebut mampu mengelola sumber daya energinya secara mandiri.
“Indonesia tidak boleh menunggu krisis datang baru bereaksi. Kasus Venezuela harus menjadi alarm dini bahwa ketahanan energi adalah fondasi kedaulatan negara,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPR Kritik Keras Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS: Ancaman Nyata Kedaulatan Dunia
-
Harga Minyak Dunia Mulai Mendidih Akibat Ulah Trump Kudeta Venezuela
-
Korea Utara Sebut Serangan di Venezuela Jadi Contoh Sifat Jahat dan Biadab Amerika Serikat
-
China soal Serangan AS ke Venezuela: Tak Ada Negara yang Berhak Jadi 'Polisi Dunia'
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Eks Kapolres Terancam Pasal Hukuman Mati, Akankah Bernasib Sama dengan 6 ABK Penyelundup 2 Ton Sabu?
-
Surya Paloh: Koalisi Permanen Bagus Dipertimbangkan, Tapi Jangan Ada Pengkotakan
-
Picu Perdebatan, Akademisi Ingatkan Risiko Sentralisasi Pendidikan Dokter Spesialis!
-
DPR Sebut MBG Harus Berjalan Beriringan dengan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesejahteran Guru
-
Fakta Baru Kasus AKBP Didik: Jejak Uang Rp1,8 M dari Bandar Narkoba hingga Permintaan Alphard
-
Anggota Brimob di Marla Diduga Aniaya Siswa MTs hingga Tewas, DPR: Ini Sungguh Keji dan Biadab!
-
Ramadan 2026 Penuh Berkah, Ribuan Takjil Gratis dan Bansos Disalurkan Setiap Hari
-
Pengacara Ungkap Fakta Mengejutkan: 99% Surat Tuntutan Kerry Riza Copas dari Dakwaan
-
Pelindo Siap Layani Arus Mudik Lebaran di 63 Terminal Penumpang
-
DTSEN Rayakan Satu Tahun, Pemutakhiran Data Terus Diperkuat