- Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, memperingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional Indonesia.
- Krisis Venezuela terkait minyak bumi menjadi alarm bagi Indonesia mengenai kerentanan sektor energi nasional.
- Kedaulatan energi merupakan fondasi ketahanan nasional yang menuntut tata kelola kuat dan diversifikasi segera.
Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, memberikan peringatan keras terkait pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Hal ini menyusul krisis di Venezuela yang kembali memicu gejolak internasional, khususnya pada sektor minyak bumi.
Ia menilai bahwa dinamika yang terjadi di Venezuela merupakan alarm bagi Indonesia untuk segera membenahi sektor energi agar tidak rentan terhadap dampak tidak langsung yang bisa menjalar hingga ke kawasan Asia.
"Terlepas dari faktor politik dan lainnya, saya kira yang paling penting bagi Indonesia adalah memperkuat ketahanan energi kita sendiri. Krisis di Venezuela tentu berpotensi berdampak ke Asia, termasuk Indonesia,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (5/1/2026).
"Apalagi motif utama dari konflik dan tekanan internasional terhadap Venezuela sejak lama tidak bisa dilepaskan dari persoalan minyak," katanya menambahkan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa situasi di Venezuela membuktikan bahwa energi bukan lagi sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan telah menjadi instrumen geopolitik yang menentukan stabilitas suatu bangsa.
Lebih lanjut, ia menjabarkan tiga pelajaran penting dari krisis tersebut.
Pertama, kekayaan cadangan energi yang besar tidak otomatis menjamin kedaulatan jika tidak dibarengi dengan tata kelola yang kuat dan diversifikasi sektor.
Kedua, ketergantungan energi yang tinggi dapat menjadi celah bagi masuknya intervensi ekonomi dan politik dari pihak luar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memastikan kebijakan energi nasional tetap independen dan tidak mudah terdikte oleh dinamika global.
Baca Juga: China soal Serangan AS ke Venezuela: Tak Ada Negara yang Berhak Jadi 'Polisi Dunia'
Ketiga, ia menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah bagian inti dari strategi ketahanan nasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga stabilitas politik.
Ratna meminta pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dan tidak bersikap reaktif dalam menghadapi potensi krisis energi di masa depan.
Menurutnya, kedaulatan sebuah negara sangat bergantung pada sejauh mana negara tersebut mampu mengelola sumber daya energinya secara mandiri.
“Indonesia tidak boleh menunggu krisis datang baru bereaksi. Kasus Venezuela harus menjadi alarm dini bahwa ketahanan energi adalah fondasi kedaulatan negara,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPR Kritik Keras Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS: Ancaman Nyata Kedaulatan Dunia
-
Harga Minyak Dunia Mulai Mendidih Akibat Ulah Trump Kudeta Venezuela
-
Korea Utara Sebut Serangan di Venezuela Jadi Contoh Sifat Jahat dan Biadab Amerika Serikat
-
China soal Serangan AS ke Venezuela: Tak Ada Negara yang Berhak Jadi 'Polisi Dunia'
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad
-
Demo Pendukung MBG Digelar Hari Ini, 1.686 Personel Gabungan Turun Mengamankan
-
KPK Jangan Melempem! Usut Tuntas Skandal Amplop Menhut Raja Juli di Kasus Suap Hutan Kuansing
-
DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya
-
KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung
-
Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura