- Tanpa kendali, kuota LPG 3 kg 2026 diprediksi naik jadi 8,7 juta metrik ton.
- Pertamina usul beli LPG subsidi maksimal 10 tabung/bulan per KK mulai triwulan II.
- Pembatasan diproyeksi tekan penyaluran gas melon hingga 2,6% pada tahun 2026.
Suara.com - Penyaluran LPG subsidi 3 kg berpotensi meningkat pada 2026, jika pendistribusiannya tidak dikendalikan. PT Pertamina Patra Niaga (PPN) pun mengusulkan agar pembelian setiap rumah tangga dibatasi pada tahun ini.
Berdasarkan prognosa Pertamina Patra Niaga, tanpa pengendalian, penyaluran gas bersubsidi akan menjadi 8,7 juta Metric Ton (MT) pada 2026 meningkat sebesar 3,2 persen dari realisasi 2025 yang tercatat sebesar 8.544.8881 MT.
Namun, menurut Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar, jika dikendalikan atau pembeliannya dibatasi penyaluran LPG 3 kg diestimasikan menjadi 8.299.506 ton pada 2026 atau turun sebesar 2,6 persen dari realisasi 2025.
Untuk itu, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Achmad meminta agar anggota dewan mendukung adanya pembatasan pembelian LPG 3 kg.
"Kami mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu yang terhormat Komisi XII bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan pembatasan-pembatasan aturan-aturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini," kata Achmad di Komplek Parlemen, Jakarta pada Selasa (27/1/2026).
Berdasarkan paparan yang ditampilkan saat rapat, Pertamina Patra Niaga mengusulkan agar pengendalian dilaksanakan secara bertahap pada tahun ini. Untuk triwulan I 2026, penyaluran diusulkan berjalan normal terlebih dahulu.
Selanjutnya pada triwulan II-III dilakukan masa transisi dengan menerapkan pembelian rumah tangga maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap kepala keluarga.
Lalu pada pada triwulan IV, diterapkan pembatasan per segmen atau desil, dan pembatasan pembelian masih tetap 10 tabung per bulan satu kepala keluarga.
Dengan demikian penyaluran gas bersubsidi tersebut terkendali dan tepat sasaran.
Baca Juga: Ahok Bongkar Rahasia Pertamina: Nego Minyak di Lapangan Golf, Lebih Murah dari Klub Malam
"Sehingga pemakaian LPG subsidi ini bisa kita kelola atau bisa kita kontrol lebih baik lagi dan bahkan bisa menurun," kata Achmad.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion
-
CBDK Cetak Laba Melonjak 317 Persen
-
Mengapa Pertalite Mau Dihapus?